Komisi VIII DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Ke Provinsi NTT

 

KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk membangun sinergitas bersama Pemprov NTT dan juga Kabupaten/Kota se-NTT dalam melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

Dalam kunjungan kerja kali ini, jajaran anggota Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si tersebut melakukan pertemuan bersama Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM bersama jajaran forkopimda yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur pada rabu (8/12). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto dan juga Kepala BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si mengatakan pentingnya untuk membangun sinergitas dan juga koordinasi dalam hal kesiapan menghadapi bencana terutama di NTT yang rawan terhadap bencana alam. 

"Kita lakukan kunjungan kerja dan pertemuan ini secara khusus tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Sehubungan dengan berbagai informasi dari BMKG dan lembaga terkait lainnya yang melakukan potensi dini terhadap kebencanaan. Maka penting sekali Komisi VIII yang membidangi kebencanaan bersama BNPB untuk terus melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pentingnya kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana tersebut semisalnya seperti bencana alam siklon seroja beberapa waktu lalu," jelas Dr Ace.

"Komisi VIII DPR RI ini juga bermitra dengan BNPB dan juga Kementerian Sosial yang ditugaskan secara khusus untuk  mengahadapi kesiapsiagaan bencana. kesiapsiagaan itu kita harus menjadi budaya masyarakat kita. Mitigasi bencana itu penting karena melalui pendekatan _scientific_ untuk mendeteksi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan setiap orang," ujarnya.

Ace menambahkan, bukan hanya koordinasi saja tetapi juga harus komando dengan dari BNPB dan BPBD. "Kami ingin tekankan sebelum bencana terjadi pun sudah ada koordinasi dan komando karena kita sudah tahu potensi bencana itu dimana dan akan menimpa siapa saja. BNPB dan  BPBD harus menjadi garda terdepan untuk kita mewaspadai kebencanaan itu," pungkas beliau.

Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM mengatakan untuk mengantisipasi dan juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana maka kesadaran masyarakat pada bencana harus terus ditingkatkan.

"Kesadaran masyarakat tentang adanya bahaya bencana harus ditingkatkan. Masyarakat harus juga sadar dan tahu mengenai hal itu. Terus memantau prakiraan cuaca dan juga peringatan akan bencana yang datang. Sehingga nantinya bisa dilakukan evakuasi pencegahan yang lebih cepat dan juga mengurangi resiko yang lebih besar," ungkap Wagub JNS.

"Kami belum lama ini dikunjungi Kepala BMKG dan Basarnas, yang menjelaskan prakiraan BMKG itu curah hujan di NTT pada bulan desember dan januari hingga februari akan naik 70% hingga 100%. Nah ini harus kita sadari bersama dengan kesiapsiagaan kita, juga masyarakatnya sehingga bisa terhindar dari potensi bencana banjir maupun tanah longsor yang diakibatkan dari curah hujan yang tinggi tersebut," jelas Wagub.

Wagub juga turut mengapresiasi kunjungan anggota Komis VIII DPR RI tersebut. "Terima kasih untuk kunjungan yang dilakukan bersama kami disini. Ini juga merupakan pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPR. Kami sebagai pemerintah daerah akan terus bergandengan bersama pemerintah pusat dalam hal pengawasan seperti peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana," tambahnya.(hms*)

Baca juga