Lantik Penjabat Bupati Flores Timur dan Lembata, Ayodhia Kalake Minta Tingkatkan Akselerasi Pembangunan

 

Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC resmi melantik Sulastri H. I Rasyid, S.Pi., M.Si sebagai Penjabat Bupati Flores Timur (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT) dan Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T sebagai Penjabat Bupati Lembata (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata) di Aula El Tari Kupang pada Selasa (28/5). 

Pj. Gubernur Ayodhia dalam sambutannya mengungkapkan agar kedua Penjabat Bupati yang telah dilantik menunjukan kompetensi yang terbaik serta pengabdian dan pelayanan dalam akselerasi percepatan pembangunan yang tulus dengan berlandaskan pada komitmen dan integritas yang teguh.

“Saya berharap kedua Penjabat Bupati selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan DPRD Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata,  Unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pemangku kepentingan atau stakeholders terkait lainnya. Roda pemerintahan dan pembangunan akan berjalan efektif bila ada saling keterbukaan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan  dalam semangat kolaborasi. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai jabatan yang diemban selama ini. Kiranya kedua  Penjabat Bupati  mampu melihat peluang, tantangan, memberikan solusi serta mengakselarasi berbagai program-program pembangunan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata,” jelas Ayodhia.

Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Ayodhia Kalake turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si, Penjabat Bupati Flores Timur Periode 2023-2024, dan Bapak Drs. Matheos Tan, M.M, Penjabat Bupati Lembata Periode 2023-2024, atas segala jasa dan pengabdian dalam membangun Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata.

Selanjutnya, kepada kedua Penjabat yang baru dilantik Ia turut menitipkan beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo. “Pertama, terkait Pilkada 2024. Saya berharap kedua Penjabat Bupati dapat berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu di kedua Kabupaten untuk memastikan realisasi dan pencairan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan serta mendukung upaya validasi dan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November nanti,”ujar Ayodhia.

“Kedua, terkait realisasi dan penyerapan APBD. Saya berharap  Kedua Penjabat Bupati dapat mendorong percepatan realisasi belanja daerah agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta memiliki output dan outcome yang berimpilikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

“Ketiga, terkait upaya pengendalian inflasi. Saya meminta kepada para Penjabat Bupati untuk senantiasa melakukan pemantauan rutin harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pusat-pusat perdagangan dan pasar-pasar tradisional serta lakukan inspeksi mendadak atau sidak di gudang-gudang distributor untuk menjamin ketersediaan pasokan. Saya minta kedua penjabat Bupati dapat membangun koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kabupaten masing-masing tetap tersedia. Jika diperlukan dapat melakukan operasi pasar dengan menggandeng mitra kerja seperti BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya,” sambung Ayodhia.

“Keempat, terkait Stunting hendaknya menjadi perhatian kita bersama karena berkaitan dengan perwujudan generasi emas Indonesia dan NTT pada tahun 2045. Saya berharap kedua Penjabat Bupati senantiasa melakukan konsolidasi tim kerja, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk menekan angka stunting semakin menurun melalu intervensi sensitif dan spesifik,  penimbangan secara berkala untuk mengetahui perkembangan stunting setiap bulan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menurunkan jumlah  stunting selama masa kepemimpinan saudara-saudara Penjabat Bupati. Kiranya Penjabat Bupati berdua terus mendorong keterlibatan berbagai pihak seperti mitra kerja maupun pihak swasta dalam upaya penanganan stunting,” papar Ayodhia.

“Kelima, terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Saya berharap kedua Penjabat Bupati dapat fokus dan mengakselerasi satu–dua program utama  andalan daerahnya masing-masing selama periode kepemimpinan ke depan serta melibatkan berbagai lintas sektor  untuk mendorong penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing,” tambahnya.

“Keenam, terkait investasi. Saya berharap kedua penjabat Bupati terus mendorong dan mengakselerasi terciptanya lingkungan ekosistem investasi di kedua kabupaten melalui upaya peningkatan Reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur serta tata kelola dalam pemberian izin investasi dengan kehadiran Mall Pelayanan Publik. Saya meminta perhatian serius dari Kedua Penjabat Bupati agar mengambil langkah-langkah strategis dan  kolaboratif untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi meningkatkan kualitas indeks dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Ayodhia.

Pj. Gubernur Ayodhia juga menyampaikan bahwa di tanggal 27 Mei kemarin, Provinsi NTT telah menorehkan prestasi membanggakan melalui penerimaan penghargaan Digital Government Award 2024 dari Presiden Joko Widodo sebagai Pemerintah Daerah dengan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik.

"Dengan penerapan SPBE ini kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar kita tidak boleh menciptakan banyak aplikasi atau platform yang justru berpotensi membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif, melainkan dengan pengembangan satu aplikasi yang terintegrasi,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Ia berpesan kepada kedua Penjabat Bupati agar selalu menjaga  kekompakan dan soliditas tim kerja dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur  dan Kabupaten Lembata agar program yang telah dirancang dapat berhasil. Disiplin dan kinerja Para ASN, PPPK, pegawai kontrak daerah serta perangkat pemerintahan lainnya juga harus diperhatikan secara serius.

“Agendakan kunjungan rutin ke desa-desa agar dapat mengetahui situasi riil masyarakat dan mengambil langkah-langkah strategis yang dibutuhkan. Saya juga mengharapakan agar para Penjabat Bupati selalu siaga dan mengambil langkah cepat dalam menghadapi kondisi bencana alam dan bencana non alam lainnya seperti Kemarau berkepanjangan, penyebaran Rabies, virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi dan lain sebagainya,” ujarnya. 

Usai pelantikan Penjabat Bupati, turut dilaksanakan pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata Periode 2024-2025 Oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ny. Sofiana Milawati Kalake.

Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang dilantik diantaranya, 1) Bapak Arif Rahman, S.Sos., M.Si (Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur), 2) Ny. Maria Anastasia, BB, S.STP, M.Si (Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende).

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, Forkopimda Provinsi NTT, Forkopimda Kabupaten Flores Timur, Forkopimda Kabupaten Lembata, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana serta Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata.(*/Jhi)

Baca juga