- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Maksimalkan Kinerja Pemprov Sumut, Agus Fatoni Lakukan Rotasi dan Lantik ASN, Tekankan Netralitas dan Profesional
Kepala ombudsman NTT Menghadiri Rapat Kerja Polda NTT
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Bertempat di Lantai III Rupatama Markas Polda NTT, Kepala ombudsman RI perwakilan NTT menghadiri undangan dari Polda NTT guna mengikuti Rapat Kerja Triwulan I Polda Jajaran bidang pembinaan, operasional serta pengawasan. Kamis 13/6/24).
Rapat kerja ini dihadiri Kapolda, Wakapolda, Irwasda, para Pejabat Utama lingkup Polda, Kapolres 21 kabupaten/Kota, Para Kabag Ops dan para Kasie Pengawasan Polres se-NTT.
Pada Raker kali ini kepala Ombudsman menyampaikan beberapa hal terkait upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polda NTT dan Polres se-NTT.
Pertama; data laporan masyarakat untuk seluruh instansi yang disampaikan ke Ombudsman NTT tahun 2022 sebanyak 861 laporan. Tahun 2023 sebanyak 1.106 Laporan dan hingga Juni Tahun 2024 sebanyak 535. Jumlah ini belum ditambah komplain masyarakat kepada LSM, komplain melalui media masa, media sosial dan komplain warga ke Siwas, itwasda, Propam, Kompolnas dan Komnas HAM. Substansi laporan kepolisian selalu menjadi 3 besar laporan terbanyak sejak 3 tahun terakhir.
Kedua; unit pelayanan yang kerap dilaporkan adalah unit Reskrim, Lantas/Samsat, SPKT dan Intelkam. Meski menerima banyak laporan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda NTT karena tindak lanjut penanganan laporan masyarakat tersebut dan dapat diselesaikan melalui komunikasi antar lembaga. Sebagai pengawas pelayanan publik, kami terus berkoordinasi dengan Itwasda Polda NTT bilamana ada komplain masyarakat terkait layanan pada seluruh unit layanan kepolisian.
"Lanjutnya lagi atas koordinasi tersebut, laporan dapat diselesaikan bersama baik di Polda, Polres hingga Pol sub sektor.
Ketiga; kami menyampaikan apresiasi kepada Polres Manggarai yang memperoleh score tertinggi dan satu-satunya dari seluruh Polres dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dengan score b7.23 kategori B zona hijau. Bahkan Polres Manggarai menjadi juara score tertinggi untuk unit layanan Satlantas, SPKT dan Intelkam. Bahkan selama 3 tahun terakhir, Polres Manggarai belum pernah dilaporkan masyarakat Manggarai karena pelayanan publik Polres yang belum sesuai standar pelayanan.
Empat:Untuk itu Polda NTT perlu memberi apresiasi khusus kepada Polres Manggarai karena zero komplain dan score tertinggi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Polda tahun 2023.
Kelima; terakhir saya berpesan bahwa unit layanan Lalu Lintas dan Reskrim adalah etalase Polri. Jika layanan di dua unit ini baik dan bersih akan sangat berpengaruh terhadap persepsi publik tentang layanan Polri secara keseluruhan. Terima kasih kepada Kapolda NTT dan seluruh jajaran atas rapat kerja hari ini. Semoga pelayanan Polri terus semakin baik."harap Ombudsman.(*/Ontt)