Soroti Kenaikan Prevalensi Narkotika: BNN Luncurkan Strategi Fasilitator P4GN
Jakarta;Jejakhukumindonesia.com,Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hingga tingkat desa dan kelurahan melalui Pelatihan Master of Trainers (MOT) Fasilitator P4GN Tahun 2026 yang dibuka secara virtual di Jakarta, Senin (18/5).
Dalam sambutannya, Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius dengan dampak multidimensi. Berdasarkan Survei Prevalensi Nasional 2025 oleh BRIN, BPS, dan BNN, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa usia 15–64 tahun.
Ia menjelaskan bahwa peredaran narkotika kini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah menyasar wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat rentan, seperti pekerja perkebunan, nelayan, pekerja tambang, hingga ibu rumah tangga yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika karena faktor ekonomi.
Lebih lanjut, untuk memperluas layanan P4GN, Sestama mengatakan pihaknya terus mengembangkan program Desa/Kelurahan Bersinar. Sejak 2020 hingga 2025, BNN telah melakukan intervensi di 2.149 desa/kelurahan dan membentuk 1.413 unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Namun jumlah tersebut baru menjangkau sekitar 2,65 persen dari total 83.762 desa/kelurahan di Indonesia.
“Pembentukan fasilitator P4GN yang digagas oleh Kepala BNN RI saat ini merupakan salah satu jawaban dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan P4GN sampai tingkat desa/kelurahan,” ujar Sestama.
Saat ini, BNN telah menyiapkan sekitar 5.000 pegawai sebagai fasilitator P4GN dan berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan yang jumlahnya mencapai 83.400 pos bantuan hukum di seluruh Indonesia.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator yang dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga upaya P4GN dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Dilansir dari situs Humas dan Protokol BNN(*)
