Pemprov NTT Perkuat Satu Data Lewat Standardisasi dan Kolaborasi Lintas Pemerintahan
Kupang; Jejakhukumindonesi.com, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat tata kelola Satu Data melalui standardisasi, integrasi sistem digital, dan kolaborasi lintas pemerintahan guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
Komitmen tersebut dibahas dalam Workshop Koordinasi dan Penguatan Kolaborasi Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada Rabu (28/10/2026). Adapun kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari pada 27 hingga 29 Oktober 2026.
Kegiatan ini melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-NTT, Kementerian PPN/Bappenas, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Program SKALA.
Selama tiga hari pelaksanaan, pembahasan difokuskan pada pemetaan kondisi penyelenggaraan Satu Data di tingkat kabupaten/kota, penguatan koordinasi teknis untuk meningkatkan kualitas serta integrasi data, hingga penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur. Rencana aksi ini mencakup langkah prioritas, penanggung jawab, target waktu, indikator keberhasilan, dan mekanisme pemantauan yang jelas.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Saleh Sodo, mengungkapkan bahwa Pemprov NTT telah mengembangkan dashboard eksekutif melalui Portal Satu Data SASANDO untuk membantu pimpinan daerah memantau indikator pembangunan dan kinerja perangkat daerah secara real-time.
“Melalui Portal Satu Data SASANDO, pemerintah daerah dapat menyediakan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pemantauan pembangunan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Fransiskus.
Pengembangan portal tersebut terus dioptimalkan melalui integrasi data dan aplikasi dari berbagai perangkat daerah, termasuk informasi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh tata kelola data ini senantiasa berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam,menegaskan bahwa integrasi data tidak harus diwujudkan dalam satu pangkalan data terpusat. Hal yang paling utama adalah keseragaman standar agar data antarlembaga dapat dipertukarkan dan digunakan secara konsisten.
“Hal yang harus disamakan adalah standar datanya, termasuk metadata, sehingga data tersebut dapat dipertukarkan dan diintegrasikan dengan sistem lainnya secara efektif,” jelas Medrilzam.
Ia turut mendorong integrasi data statistik dan spasial serta pemutakhiran informasi hingga tingkat desa agar pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan pembangunan di lapangan secara lebih terperinci.
Dari sudut pandang internasional, Head of Division Regional Development and Multi-level Governance OECD,Dorothee Allain-Dupré, menekankan pentingnya data yang terperinci untuk memahami disparitas antarwilayah serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, data agregat di tingkat nasional atau provinsi terkadang belum mampu menggambarkan persoalan spesifik di setiap daerah. Oleh karena itu, integrasi data sosial-ekonomi, administrasi pemerintahan,fiskal, dan kesehatan sangat diperlukan untuk memperkuat dasar perumusan kebijakan publik.
Pelaksanaan kegiatan ini turut didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), yakni program kemitraan Australia-Indonesia yang salah satu fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola Satu Data Pemerintah Provinsi NTT melalui pengembangan Portal Satu Data SASANDO.(*/ Ama)
