Kasrem 161/WS Turut Serta Hadiri Pembukaan Reviu PMPRB Melalui Video Conference

KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kolonel Cpl Simon Petrus Kamlasi beserta Staf turut serta mengikuti Video Conference dalam rangka pembukaan Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam IX/Udayana, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Sonbai II Makorem 161/Wira Sakti JL. W.J. Lalamentik Oebufu Kota Kupang, Rabu (30/11/2022).

Sambutan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto pada acara Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dibacakan oleh Ketua Tim Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TK. Kotama TA. 2022 Kolonel Arm Budi Suwanto, S.Sos., menuturkan, "para Ketua Pelaksana dan Ketua Bidang Reformasi Tingkat Kotama TNI Angkatan Darat pada kegiatan Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) TNI Angkatan Darat tahun 2022, pada kesempatan yang baik ini saya selalu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Ketua Pelaksanaaan Reformasi Birokrasi TNI-AD mengucapkan terimakasih atas keseriusan dan dedikasi terhadap tugas yang telah ditunjukan sehingga program Reformasi Birokrasi TNI-AD mengalami peningkatan yang signifikan", ucap Wakasad.

Reformasi Birokrasi TNI-AD sebagai bagian reformasi internal TNI merupakan komitmen kita semuanya sebagai institusi publik guna mewujudkan pemerintah yang bersih kapabel dan akuntabel. Komitmen ini kita harus perkuat sebagai pendorong dalam mewujudkan TNI-AD sebagai lembaga pemerintah yang lebih modern dan terpercaya seperti yang kita ketahui bahwa hasil penilaian Reformasi Birokrasi TNI-AD pada tahun 2021 ini menunjukan peningkatan 1,38 poin dari semula 69,11 poin menjadi 70,49 poin meskipun terjadi peningkatan indeks Reformasi Birokrasi TNI-AD jika dibandingkan di tahun 2020. "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap harus dioptimalkan, nilai indeks Reformasi Birokrasi TNI ini merupakan nilai gabungan dari Mabes TNI dan Angkatan sehingga perlu kerja keras dan koordinasi yang lebih maksimal dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi khususnya TNI-AD", kata Wakasad.

Ditempat yang sama Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., pada amanatnya yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Sachono, S.H., M.Si., M.Tr.(Han)., menyampaikan dihadapan para Pimpinan melalui Video Conference, "Selamat datang dan ucapan terimakasih kepada Kolonel Arm Budi Suwanto, S.Sos., selaku Ketua Tim beserta rombongan dan peserta sekalian, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama. 

"Pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan, Reformasi Birokrasi TNI AD merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI AD sebagai suatu keputusan yang sangat penting bukan saja bagi TNI AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentingan nasional pada umumnya. Program Reformasi Birokrasi TNI AD pada hakekatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi serta tugasnya secara tepat dalam hubungan antar instansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi maupun nepotisme", tegas Pangdam.

Lanjut Pangdam, perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu dilakukan suatu upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan Sembilan Bidang Reformasi Birokrasi guna melengkapi informasi dan data pada komponen perubahan yaitu pencapaian sasaran dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD. Reformasi Birokrasi terus dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Reformasi Birokrasi di suatu unit kerja, perlu dilaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian atau Lembaga termasuk di dalamnya TNI", ujarnya

"Melihat begitu pentingnya tujuan kegiatan Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini, maka saya berharap kepada seluruh peserta agar memanfaatkan forum kegiatan ini untuk berkonsultasi dengan Tim Mabesad terkait permasalahan yang terjadi di Kodam IX/Udayana. Laksanakan seluruh kegiatan ini dengan baik serta ikuti petunjuk-petunjuk dan arahan yang diberikan Tim. Kemudian, kepada para Ketua Bidang agar dapat membantu mengumpulkan data dan informasikan sepenuhnya yang diperlukan agar tugas Tim Mabesad dapat terlaksana dengan baik, lancar serta optimal", ungkap Mayjen Sonny.

Turut hadir pada acara pembukaan Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaaan Reformasi Birokrasi Melalui Video Conference terdiri dari Kasi Ren Korem 161/Wira Sakti, para Kasi Kasrem 161 /Wira Sakti, Kabalak Aju Kodam IX/Udayana serta Balak Aju Korem 161/WS.

( *Penrem* )

Baca juga