Wawali Serena Francis Dorong Layanan Kesehatan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Perspektif Disabilitas dan Review SOP Puskesmas yang digelar di Hotel Sahid T-More, Kota Kupang, Rabu (21/05).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Pusat, Revita Alvi, Ketua III HWDI Walin Hartati, Ketua DPD HWDI Provinsi NTT, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Kupang, perwakilan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Direktur Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung, serta para Kepala Puskesmas se-Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya bisa hadir di forum penting tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret menuju Kota Kupang yang lebih humanis, setara, dan inklusif, terutama dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, khususnya perempuan.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada HWDI yang terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan menjadi suara bagi mereka yang kerap tidak terdengar. Data menunjukkan bahwa sekitar 9,4% perempuan penyandang disabilitas masih memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ini bukan sekadar angka, tapi gambaran tentang tantangan besar yang masih harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam mendukung penyandang disabilitas, termasuk melalui visi-misi yang sejak awal berpihak pada kelompok rentan ini. Salah satu upaya nyata yang tengah dikaji adalah pengangkatan staf khusus dari kalangan disabilitas untuk memberi masukan dalam penyusunan kebijakan.
Wakil Wali Kota juga mendorong agar hasil diskusi dan pelatihan dari kegiatan ini dapat dilaporkan langsung kepada dirinya, agar menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia meminta jajaran tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan ramah disabilitas, serta memastikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit lebih aksesibel.
“Saya ingin agar puskesmas dan rumah sakit memiliki aksesibilitas yang layak—mulai dari ramp bagi pengguna kursi roda, pendampingan bagi tunanetra, hingga running text bagi teman-teman tuli saat berkonsultasi dengan dokter. Pelayanan harus benar-benar inklusif, bukan hanya indah di atas kertas,” tegasnya.
Pemerintah Kota Kupang, tambahnya, juga tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk membuka akses pelatihan dan dukungan ekonomi bagi perempuan dan penyandang disabilitas, demi mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Umum HWDI, Revita Alvi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif HWDI yang telah hadir di 34 provinsi dan 126 kabupaten/kota di Indonesia. Sejak tahun 2024, HWDI aktif mengadvokasi isu kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, melalui Koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran).
Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian empat hari kegiatan, dan hari ini memasuki hari ketiga. Fokus pelatihan adalah membangun perspektif disabilitas serta etika dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas bagi tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan.
“Kami juga telah melakukan observasi di enam puskesmas di NTT, dengan tujuan mendorong perbaikan aksesibilitas dan akomodasi layak yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa suara dan pengalaman langsung dari para penyandang disabilitas dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan SOP pelayanan publik,” ujarnya.
Revita menambahkan, pelatihan ini memiliki tiga tujuan utama: membangun pemahaman tentang disabilitas, menemukan solusi kebijakan yang tidak tumpang tindih, serta meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan beragam disabilitas. Ia berharap kerja sama antara organisasi penyandang disabilitas, dinas kesehatan, dan puskesmas dapat terus terjalin untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih inklusif di NTT.
Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun pelayanan publik yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.(*/ dev)
