Wali Kota Kupang Lantik 2 Pejabat Administrator
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, melantik dua orang pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Selasa (1/7/25/
Pelantikan yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc, perwakilan Forkopimda Tingkat Kota Kupang, Pj. Sekda Kota Kupang, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, camat se-Kota Kupang, Direktur RSUD SK Lerik dan direktur Perumda Kota Kupang, serta rohaniwan pendamping.
Dua pejabat yang dilantik antara lain Hubertus Mani, SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, menempati jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Kota Kupang. Pejabat lain yang dilantik adalah Indah Khristin Dethan, SE., M.Ec. Dev, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Kota Kupang menempati jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi, mutasi, atau promosi, melainkan bagian dari upaya membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan melayani. “Memerintah adalah melayani. Reformasi birokrasi tidak hanya soal mutasi, tapi juga memastikan hak-hak ASN terpenuhi dan sistem pemerintahan berjalan akuntabel,” tegas Wali Kota.
Ia mencontohkan berbagai langkah reformasi birokrasi yang telah dilakukan, mulai dari pembayaran TPP secara tepat waktu, penambahan insentif petugas kebersihan dan kader posyandu, hingga pengangkatan PPPK. “Itu semua bukan terjadi begitu saja. Saya kejar langsung ke kementerian agar hak-hak ASN kita bisa didahulukan,” ungkapnya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya kedisiplinan pengisian e-kinerja (e-Kin) dan transparansi dalam proses persetujuan oleh pimpinan OPD. Ia menegaskan akan menindak tegas bila ditemukan unsur ketidakadilan dalam proses tersebut. “Saya tidak ingin ada raja kecil di OPD. Kita harus fair, tidak boleh suka-tidak suka mempengaruhi penilaian,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut menyampaikan bahwa sejumlah proses rotasi dan promosi pejabat lainnya masih menunggu persetujuan teknis (pertek) dari Kementerian Dalam Negeri. Jika proses tersebut selesai dalam waktu dekat, maka perombakan birokrasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat masa enam bulan kepemimpinan hampir memasuki batas waktunya di bulan Agustus.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak lengah dalam menjalankan tugas dan selalu menindaklanjuti setiap instruksi. “Kalau saya kasih tugas, tolong lapor balik. Jangan hanya dicatat lalu dilupakan. Saya bisa pura-pura lupa, tapi saya ingat,” katanya sambil mengingatkan bahwa kinerja akan terus dinilai secara berkala.
Menutup sambutannya, Wali Kota kembali menekankan bahwa jabatan adalah amanah dan bentuk kepercayaan. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk langsung bekerja, menyesuaikan diri, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Kupang.(*arl)
