Membangun Fondasi Daerah: Pelaku Usaha Galian di Kabupaten Kupang Komit pada Tata Kelola Hijau dan Legalitas
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Sektor pertambangan batuan dan material konstruksi merupakan urat nadi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang. Sadar akan peran strategis tersebut, para pelaku usaha di wilayah ini kini memperkuat barisan untuk mengubah paradigma industri tambang menjadi lebih transparan, legal, dan lestari.
Di tengah geliat pembangunan jalan, jembatan, dan perumahan di Nusa Tenggara Timur, para pengusaha tambang lokal menegaskan bahwa aktivitas penggalian tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan. Figur pengusaha seperti Beny Polin menjadi salah satu yang vokal menyuarakan pentingnya keseimbangan antara profitabilitas usaha dengan tanggung jawab sosial.
Legalitas Tanpa Kompromi: Dari Izin Hingga Administrasi
Bagi Beny Polin, kepatuhan terhadap regulasi adalah langkah awal untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia menekankan bahwa setiap pelaku usaha wajib mengantongi dokumen lengkap, mulai dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
"Kami ingin bekerja dengan tenang dan terukur. Ketaatan pada administrasi dan surat izin bukan sekadar menggugurkan kewajiban terhadap negara, tapi bentuk perlindungan bagi kami selaku pengusaha dan masyarakat sebagai tetangga operasional kami," ujar Beny Polin.
Dengan administrasi yang tertib, para pelaku usaha memastikan bahwa setiap meter kubik material yang keluar dari lokasi tambang tercatat secara resmi. Hal ini secara otomatis menutup celah praktik ilegal yang seringkali merugikan daerah.
*Galian C sebagai Mesin Penggerak PAD Kabupaten Kupang
Kabupaten Kupang memiliki kekayaan material galian yang melimpah. Jika dikelola dengan manajemen yang profesional, sektor ini mampu menyumbang angka signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Para pelaku usaha berkomitmen untuk:
- Penyetoran Pajak Tepat Waktu: Memastikan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) masuk ke kas daerah guna mendanai pembangunan fasilitas publik di Kupang.
- Transparansi Data: Mendukung pemerintah daerah dalam pendataan volume produksi agar target PAD setiap tahunnya dapat tercapai atau bahkan terlampaui.
- Efek Domino Ekonomi: Menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal dan menghidupkan sektor UMKM di sekitar lokasi pertambangan.
Penerapan Green Mining di Tanah Flobamora
Salah satu poin krusial yang ditegaskan adalah konsep pertambangan ramah lingkungan. Beny Polin menjelaskan bahwa aktivitas tambang di Kabupaten Kupang harus mulai menerapkan standar operasional yang meminimalisir dampak ekologi.
"Kita bicara soal keberlanjutan. Artinya, setelah material diambil, ada kewajiban reklamasi. Kita tidak boleh meninggalkan lahan dalam keadaan rusak. Penanaman kembali atau penataan lahan pascatambang harus direncanakan sejak awal izin diajukan," jelasnya.
Menuju Kemitraan Strategis:
Melalui komitmen kolektif ini, Beny Polin dan para pelaku usaha lainnya berharap pemerintah daerah terus memberikan pendampingan dan kemudahan dalam proses birokrasi bagi mereka yang patuh. Sinergi antara pengusaha yang taat pajak dan pemerintah yang suportif diyakini akan mempercepat kemandirian ekonomi Kabupaten Kupang.
"Kami adalah mitra pemerintah. Jika usaha kami lancar dan legal, maka PAD meningkat, lingkungan terjaga, dan pembangunan di Kabupaten Kupang akan melaju lebih cepat," tutup Beny dengan optimis.(*/ P)
