Komisi V DPRD NTT Audiens Dengan Kemensos RI dan BNPB Pusat, Guna Perjuangkan Persoalan Sosial Prioritas Bagi Masyarakat NTT
Jakarta;Jejakhukumindonesia.com,Komisi V DPRD NTT yang Membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyati Pati, SP bersama Mentri Sosial RI dan Wakil Menteri Sosial RI serta Sekretaris Jenderal Kemensos RI bertempat di Gedung A Lt 2 Kemensos RI. Selasa 12/5/26)
Turut hadir Anggota DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn. Selanjutnya Rombongan Komisi V DPRD NTT melakukan Kunjungan Ke Kementrian Sosial RI dan melakukan audiensi strategis dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Drs. H. Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, guna memperjuangkan berbagai agenda sosial prioritas bagi Masyarakat NTT.
Menteri Sosial RI hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kemensos dan para tenaga ahli kementerian. Pada awal pertemuan, Menteri Sosial memaparkan berbagai program prioritas nasional Kementerian Sosial sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, antara lain program Sekolah Rakyat, penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta agenda penguatan perlindungan sosial nasional.
Dalam audiensi tersebut, Komisi V DPRD NTT menyampaikan berbagai persoalan sosial strategis yang sedang dihadapi masyarakat NTT sebagai daerah kepulauan.
Wakil Ketua DPRD NTT, Kristien Samiyati Pati, SP menegaskan bahwa masyarakat NTT saat ini menghadapi tekanan berlapis akibat kemiskinan, kekeringan ekstrem, migrasi tenaga kerja, serta dampak perubahan iklim yang semakin berat.“Di banyak wilayah kami, El Niño bukan lagi sekadar fenomena cuaca, tetapi telah menjadi ancaman sosial yang nyata: gagal panen, krisis air, hutang keluarga, hingga meningkatnya kerentanan masyarakat miskin,” ungkapnya.
Salah satu isu kemanusiaan yang mendapat perhatian serius dalam audiensi tersebut adalah tingginya kasus pekerja migran asal NTT yang meninggal dunia di perantauan dan dipulangkan dalam peti jenazah.
Komisi V DPRD NTT menyampaikan bahwa masyarakat bahkan menyebut NTT sebagai “Provinsi Seribu Peti Jenazah”, karena terlalu sering anak-anak muda pulang bukan membawa harapan, tetapi kembali sebagai jenazah PMI.
Ironinya, banyak keluarga miskin tidak mampu membawa jenazah dari Kupang kembali ke desa asal di pulau-pulau karena keterbatasan biaya transportasi.
Karena itu, Komisi V DPRD NTT meminta Kemensos menghadirkan skema perlindungan sosial khusus untuk membantu pemulangan jenazah PMI hingga ke kampung halaman secara bermartabat. Selain itu isu Faktor kemiskinan, stigma sosial, dan keterbatasan layanan menyebabkan banyak keluarga kesulitan menangani anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
DPRD NTT saat ini sedang mendorong pembahasan Ranperda Kesehatan Jiwa sebagai bentuk komitmen membangun sistem perlindungan kesehatan jiwa masyarakat yang lebih manusiawi dan terpadu. Komisi juga meminta dukungan Kemensos untuk memperkuat layanan rehabilitasi sosial, penguatan sentra regional, serta pendekatan berbasis komunitas bagi ODGJ terlantar dan kelompok rentan lainnya.
Selain itu, DPRD NTT menyoroti tantangan geografis kepulauan yang membuat pemutakhiran data sosial membutuhkan afirmasi khusus. Petugas sosial di NTT harus menyeberang pulau dan menjangkau wilayah tanpa jaringan internet demi memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Dalam audiensi tersebut, Komisi V DPRD NTT menyampaikan empat agenda utama yang diharapkan mendapat dukungan Kemensos RI, yakni:
1. Dukungan perlindungan sosial pemulangan jenazah PMI sampai ke desa asal;
2. Penguatan layanan rehabilitasi sosial dan dukungan sistem kesehatan jiwa masyarakat;
3. Penguatan lumbung sosial dan afirmasi perlindungan sosial bagi wilayah rawan kekeringan dan kepulauan;
4. Dukungan berkelanjutan bagi pengembangan program Sekolah Rakyat di NTT.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial menegaskan akan mengoordinasikan berbagai aspirasi tersebut dengan jajaran kementerian terkait untuk ditindaklanjuti secara serius.
Setelah beraudiensi Rombongan Komisi V DPRD NTT bertolak ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Yang diterima oleh Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Deputi Bidang Penanganan Darurat (BNPB) Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P. *Komisi V DPRD NTT Desak BNPB Tetapkan Kekeringan di NTT yang Jadi Prioritas Nasional. Tim Komisi V dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, S.Pt, Ia menuntut Pemerintah Pusat memberikan afirmasi khusus bagi NTT yang sedang mengalami kekeringan ekstrem dan ancaman krisis pangan.
"Kami datang membawa kegelisahan masyarakat kepulauan. NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat, Komisi V juga menyoroti bahwa kekeringan di NTT telah bergeser menjadi ancaman kemanusiaan yang serius.
Lebih lanjut Dampaknya mulai dari ternak yang mati, gagal panen yang meluas, hingga beban rumah tangga miskin yang semakin berat karena harus mencari air bersih hingga berkilo-kilometer. dan mendesak bantuan infrastruktur darurat seperti mobil tangki air, sumur bor, dan tandon desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan agar pemerintah daerah tidak selalu dalam posisi "pemadam kebakaran". Hal lain juga yang berlarut - larut yaitu eksekusi lahan di daerah yang menghambat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Jika tidak segera beres, dan mempertimbangkan pola relokasi mandiri untuk memutus penderitaan warga yang terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.
Merespon desakan Komisi V, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta Pemerintah Daerah NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh.
Hal ini menjadi kunci utama agar anggaran dan dukungan logistik dari pusat dapat segera dikerahkan ke wilayah kepulauan. "Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan Rab kebutuhannya ke BNPB," ujar Nelwan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V DPRD NTT.
Turut hadir dalam pertemuan strategis ini Wakil Ketua Komisi V, Agustinus Nahak, S.Si, serta anggota Komisi V, Agustinus Bria Seran. Dan didampingi langsung Sekretaris BPBD ,Yohanis Taka Dosi, S.SIT, MSc dan Ketut Sadnyana Yasa, SE analis keuangan pusat dan daerah pada BPBD Provinsi NTT.(*)
