Wagub NTT: Perbatasan Bukan Halaman Belakang, tetapi Beranda Depan NKRI
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terintegrasi, terarah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wagub Johni saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 di Provinsi NTT pada jumat (9/10/26).
Menurutnya, Rakor PERMATA bukan sekadar agenda rutin birokrasi, tetapi bagian dari upaya memastikan kehadiran negara secara nyata di kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.
“Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Wagub meminta seluruh perangkat daerah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai skala prioritas, sekaligus menghindari perencanaan yang tumpang tindih maupun penganggaran yang tidak terarah.
Ia juga meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Bapperida NTT mengawal PERMATA mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi.
“Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan,” ujarnya.
Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama BPPD Provinsi NTT, Hermanus Beo Wea, dalam laporannya menyampaikan Rakor PERMATA Tahun 2026 diikuti 18 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 Perangkat Daerah lingkup kabupaten pengelola wilayah perbatasan.
Sementara itu, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan posisi NTT sangat strategis karena memiliki wilayah perbatasan yang tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan negara, tetapi juga memiliki potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Provinsi NTT merupakan daerah strategis, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi, jika direncanakan dan dikelola secara baik,” katanya.
Makhruzi menambahkan, pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak atau instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Sejalan dengan itu, Wagub Johni menegaskan pembangunan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi dan komitmen bersama.
“**Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI,” pungkasnya.
Rakor PERMATA Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka, dengan harapan seluruh pihak menyatukan langkah dan memperkuat sinergi untuk mewujudkan NTT yang semakin Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.(*)
