Kanwilkemenkum NTT Turut Partisipasi Kegiatan Uji Publik Ranperda

 

SBD ;Jejakhukumindonesia.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat, yang diselenggarakan pada Sabtu (21/11/2026).


Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan partisipasi publik untuk menghimpun masukan, saran, serta pandangan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.


Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo, yang menyampaikan bahwa uji publik merupakan ruang komunikasi antara pembentuk peraturan dengan masyarakat. Setiap kebijakan yang dirumuskan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan serta persoalan yang berkembang di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan secara terbuka, objektif, dan konstruktif terhadap materi Ranperda.


Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menegaskan bahwa Ranperda tersebut memiliki arti penting bagi keberadaan dan keberlangsungan lembaga masyarakat adat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pengaturan ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pengakuan, perlindungan, dan pelestarian adat istiadat serta masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang, khususnya di wilayah Kodi, Wewewa dan Loura. Bupati juga berharap agar pembahasan Ranperda dilakukan secara cermat dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membawa manfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Sumber Kanwilkemenkum NTT (*)


 

Baca juga