Ombudsman NTT : Penyelenggara TKA Wajib Mematuhi Pedoman dan Juknis
Kupang ;Jejakhukumindonesia.com, Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan Instrumen yang penting dalam melakukan pemetaan kemampuan akademik siswa dari hasil proses pembelajaran di sekolah. Sehingga, penyelenggara wajib mematuhi pedoman dan juknis yang sudah disepakati”.
Hal ini disampaikan Kepala keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Alberth Roy Kota, S.Si., M.Si., saat menjadi Narasumber dalam program Dialog Kupang Menyapa : TKA dan Wajah Buram Integritas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Pro 1 RRI Kupang, Senin, (9/10).
Dialog yang dipandu oleh presenter Linda Rairutu itu menghadirkan sejumlah Narasumber antara lain Denison L.I.Ang.Djadi, S.T., M.T., Widyaprada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Prov. NTT., Prof. Dr. Des. Simon Sabon Ola, M. Hum., Guru Besar Universitas Nusa Cendana, Winston Neil Rondo, Wakil Ketua Komisi V DPRD ProvinsI NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Alberth menjelaskan bahwa TKA dan Asesmen Nasional ini juga penting dalam memetakan kualitas pendidikan. Sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya wajib mematuhi pedoman dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
Ia menegaskan sejumlah ketentuan teknis yang harus menjadi perhatian penyelenggaran antara lain seperti larangan penggunaan handphone bagi peserta, kesiapan perangkat ujian peserta TKA hingga larangan pengambilan gambar pada saat pelaksanaan TKA.
Lebih lanjut, Alberth menyampaikan bahwa terkait dugaan kecurangan sebagaimana yang tersebar dalam beberapa pemberitaan, Ia mengakui bahwa Ombudsman sudah melakukan pengawasan melalui pemantauan langsung pada saat gelombang kedua pelaksanaan TKA termasuk pada Satuan Pendidikan yang tercatut dalam berita viral terkait dugaan kecurangan pelaksanaan TKA. Hal ini tambahnya, dilaksanakan guna melihat dan memverifikasi informasi yang beredar.
Berdasarkan hasil pemantauan, Alberth menjelaskan bahwa terkait informasi yang beredar di media sosial, peristiwa ditenggarai adanya penyalahgunaan dokumentasi internal penyelenggara yang kemudian diunggah pada media sosial dan menjadi temuan indikasi kecurangan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara, khususnya dalam memperkuat pengawasan dan mitigasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Penegasan terhadap aturan teknis juga diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan TKA berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Gelombang ke- 2 Tahun 2026, Alberth menjelaskan bahwa Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraannya. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta rendahnya partisipasi peserta karena keikutsertaan dalam TKA yang bersifat tidak wajib.
Selain itu, jadwal pelaksanaan TKA yang bersamaan dengan kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) bagi siswa SMK turut menjadi kendala bagi sejumlah peserta.
Alberth menambahkan, hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan TKA pada tahun 2027.
Melalui evaluasi tersebut, penyelenggaraan TKA ke depan diharapkan semakin akuntabel, inklusif, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti asesmen dengan dukungan layanan pendidikan yang berkualitas.(*)
