Advertisement
KUPANG; Jejakhukumindonesia.com Transformasi digital telah mengubah konsep kehidupan manusia.
Pesatnya perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah perekonomian yang baik
digital menuntut otoritas kebijakan untuk berinovasi merespon berbagai perubahan yang terjadi .
Dorongan dari Pemerintah sebagaimana yang ditekankan Bapak presiden yakni melalui
5 langkah untuk Percepatan Transformasi
Digital. Lima langkah tersebut mencakup diantaranya akses,
infrastruktur, layanan internet, transformasi digital pada sektor
strategis, integrasi data, SDM bertalenta digital begitupula halnya
dengan akselerasi implementasi transaksi non tunai pada transaksi Pemerintah
Bank Indonesia mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi
digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-
langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-
langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi
keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus
mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel
menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna
mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi
perbankan melalui standardisasi Open Application Programming
Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi Transaksi keuangan daerah
Sinergi untuk mendorong digitalisasi transaksi pemerintah direspon
dengan adanya Nota Kesepahaman (NK) antara Kemenko Bidang
Perekonomian, Kemendagri, BI, Kemenkeu, dan Kemkominfo
pada 2020 tentang Koordinasi percepatan dan Perluasan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam rangka mendukung Tata
Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional
dan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, yang menjadi dasar
pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
bagi masing-masing Pemda di seluruh Indonesia.
TP2DD diharapkan menjadi forum sinergi dan koordinasi antar
stakeholder yang berkontribusi pada peningkatan dan akselerasi
digitalisasi transaksi pemerintah sehingga terwujudnya efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Saat ini telah terbentuk 265 TP2DD di Indonesia yang terdiri dari 27
TP2DD Provinsi dan 238 TP2DD tingkat Kabupaten/Kota. TP2DD
yang telah terbentuk di Provinsi NTT ada enam TP2DD tingkat
kota/kabupaten yakni TP2DD Kota Kupang, Kabupaten Sumba
Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten
Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka. Kami berharap TP2DD
tingkat Provinsi di NTT serta kabupaten yang lain di NTT dapat segera terbentuk.
Dalam rangka mendorong awareness pentingnya digitalisasi
ekonomi, keuangan inklusif dan efisien untuk perekonomian
Indonesia, meningkatkan kolaborasi dalam mempercepat akselerasi
digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, dan mendorong
optimalisasi inovasi dan stabilitas di bidang Ekonomi dan Keuangan
Digital (EKD) serta mendukung pemulihan ekonomi, telah
diselenggarakan secara nasional “Festival Ekonomi Keuangan Digital
Indonesia (FEKDI) 2021” dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi
Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia” pada tanggal 5-8
April 2021 hasil sinergi Bank Indonesia dengan Kementrian koordinator bidang perekonomian
Sebagai tindak lanjut event nasional tersebut, Kantor Perwakilan Bank indonesia provinsi NTT
bersinergi dengan PJSP.
menyelenggarakan event Semarak QRIS NTT pada bulan Mei-Juni 2021.
Event ini diharapkan dapat mendorong akselerasi implementasi transaksi non tunai di Provinsi Nusa Tenggara Timur
khususnya pembayaran dengan menggunakan QR Code Indonesian
Standard (QRIS) serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Rangkaian kegiatan Semarak QRIS NTT diantaranya adalah
kampanye/publikasi, edukasi/talkshow dan promo experience
penggunaan QRIS. Hari ini merupakan rangkaian kegiatan Semarak
QRIS NTT yang memfokuskan kepada Digitalisasi Transaksi
Pemerintah. Kegiatan di hari ini mencakup Launching TP2DD yang
telah terbentuk di Provinsi NTT yakni TP2DD Kota Kupang,
Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten
Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka.
Selain itu akan dilanjutkan dengan Talkshow dengan narasumber-narasumber yang
terbaik dengan tema Perluasan Kanal Pembayaran .
Transaksi Pemerintah Daerah dan Succes Story Pemda dan Peran
BPD sebagai Bank Kas Daerah dalam Digitalisasi Transaksi pemerintah daerah .
Bank Indonesia melalui sinergi dengan berbagai stakeholder terus mendorong upaya upaya
digitalisasi salah satunya dengan meningkatkan
akseptansi QRIS pada berbagai ekosistem termasuk pada transaksi
pemerintah seperti pembayaran pajak dan retribusi. Jumlah
merchant QRIS secara nasional posisi bulan Mei telah mencapai 7,09
juta merchant dan untuk Provinsi NTT sebanyak 35.095 merchant,
meningkat sebesar 12.8% dibandingkan dengan awal tahun 2021 yang sebanyak 31.095 merchant. Jumlah merchant QRIS di Provinsi
NTT potensinya masih sangat besar dan dapat diperluas pada transaksi Pemerintah
Melalui kegiatan ini kami ingin terus bersinergi untuk mendorong
digitalisasi transaksi di Provinsi NTT khususnya transaksi pemerintah
sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Serta mendorong dan mengakselerasi Ekonomi Keuangan Digital menuju NTT Bangkit, NTT Maju dan Sejahtera. (hm)
