HEADLINE
Sambut HUT Ke-138, Pemkot Kupang Gelar Koepan Festival Tahun 2024
PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM MEMBAHAS MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
Jakarta, JejakhukumIndonesua.com,Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) RI melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM membahas membangun Indonesia dari pinggiran.
Pembahasan itu terjadi dalam diskusi secara daring melalui aplikasi zoom bertajuk, “Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Pembenahan Pos Lintas Batas Tradisiomal di Kawasan Perbatasan”, Kamis (14/07)
Diskusi dibuka Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Jamaruli Manihuruk, diikuti Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua K.A. Halim, didampingi Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Revi A. Hakim dari Atambua, ibukota Kabupaten Belu, wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Jamaruli Manihuruk menjelaskan, kegiatan diskusi kawasan perbatasan itu dilakukan untuk menggali kendala-kendala apa saja yang muncul baik di kawasan perbatasan maupun yang dialami oleh petugas di perbatasan baik dari segi sarana maupun prasarana.
Menurut Jamaruli, seharusnya perbatasan dijadikan tempat kerja yang menarik bagi petugas perbatasan dengan mendapatkan benefit tambahan, mengingat tempat tugas yang jauh dari fasilitas yang mumpuni.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua K.A. Halim dalam diskusi itu
memaparkan, titik lintas batas di wilayah kerja Imigrasi Atambua terdapat sembilan titik dengan kondisi yang rata-rata memiliki akses yang sulit untuk menuju perbatasan.
“Fasilitas komunikasi, tempat tinggal maupun transportasi menuju perbatasan menjadi kendala yang harus tercatat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun instrumen kebijakan di kawasan perbatasan”, demikian Halim dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (15/07/2022).
Halim mengharapkan, dari diskusi itu dapat disusun instrumen peraturan bagi petugas Imigrasi di perbatasan agar pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian berjalan secara optimal.
