- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Herry Battileo
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
Bansos Desa Sumlili Diduga Tidak Tepat Sasaran, Masyarakat Tuntut Keadilan
Kupang;Jejakhukumindonesia.com, Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menuai protes dari warga. Mereka menilai daftar penerima yang dikirim dari pemerintah desa ke kantor pos tidak tepat sasaran, bahkan diduga menguntungkan pihak yang sudah tergolong mampu.
Seorang warga mengungkapkan, data penerima bansos berasal dari Kementerian Sosial di Jakarta, lalu diverifikasi oleh pemerintah desa sebelum dikirim ke kantor pos. “Nama-nama itu sudah ditandatangani oleh kepala desa, camat, dan pihak terkait. Tapi yang jadi masalah, ada yang tergolong mampu justru menerima, sementara warga miskin malah tidak dapat,” ujarnya.
Warga juga menyoroti adanya penerima dari kalangan aparatur desa, pensiunan PNS, bahkan istri kepala desa yang mendapatkan bantuan beras dan program keluarga harapan (PKH). “Rumahnya seperti istana, tapi masih dapat bansos. Sementara kami yang penghasilan pas-pasan malah dicoret dari daftar,” keluhnya.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika mereka menilai kedatangan Kepala Dinas Sosial belum memberikan solusi. Pertanyaan yang diajukan warga terkait transparansi data penerima disebut sebagai provokatif. “Kami minta data penerima ditampilkan, tapi tidak direspons. Justru pertanyaan kami dianggap memprovokasi,” kata seorang warga lain.
Selain itu, warga menuding penyaluran bansos beras tidak merata. Ada yang menerima 10 kilogram, 20 kilogram, bahkan ada penyaluran tambahan di malam hari kepada penerima tertentu. Laporan warga soal ketidaksesuaian ini disebut belum mendapat tanggapan memadai.
Masyarakat mendesak Bupati Kupang turun tangan menindaklanjuti persoalan ini. “Kami hanya ingin keadilan. Jangan sampai bansos yang seharusnya untuk warga tidak mampu justru jatuh ke tangan orang yang sudah berkecukupan,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa dan Dinas Sosial belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran di Desa Sumlili.(Tim)