HEADLINE
Hadiri Dialog Tingkat Tinggi RI-Tiongkok, Sahat Sampaikan Usulan Program _Twin Quarantine Port
PENJABAT WALIKOTA KUPANG DENGAR ASPIRASI MASYARAKAT KELURAHAN PENFUI TERKAIT PELAYANAN TERHADAP STUNTING DAN GISI BURUK
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Warga Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang meminta Penjabat (PJ) Walikota Kupang, George Hadjho, SH untuk memberi perhatian kepada 23 anak yang berstatus stunting, gizi buruk dan gizi kurang yang ada di Posyandu Kasih Ibu agar mereka dapat memperoleh pelayanan yang baik.
Hal ini disampaikan Ibu Ana Fobia, Kepala Kader Posyandu Kasih Ibu, dalam pertemuan kunjungan PJ Walikota Kupang yang berlangsung di Kantor Lurah Penfui, Selasa lalu.
Dari 62 orang anak di Posyandu kami, ada 23 anak yang berstatus stunting dan gizi kurang dan buruk. Kami minta bapak bantu anak-anak kami yang stunting dan gizi bruk, karena orangtua mereka tidak mampu,” keluhnya.
Ia juga meminta dukungan Pemkot Kupang agar bisa menyediakan fasilitas Posyandu karena sampai saat ini kegiatan Posyandu masih berlangsung di halaman rumahnya.
“Kami juga minta bantuan untuk tempat posyandu atau kalau bisa dari seng bekas tidak apa-apa karena kami masih pakai halaman rumah,”pintanya.
Ia juga mengeluhkan biaya operasional yang diterima para kader posyandu yang semakin menurun dari 600 ribu rupiah menjadi 200 ribu rupiah. “Mohon perhatian bapak penjabat terkait operasional kader yang awalnya 600 ribu rupiah sekarang turun menjadi 200 ribu rupiah mohon penjelasannya,” pintanya lagi.
Menurutnya dengan menurunnya dana untuk para kader posyandu menyebabkan penurunan kinerja para kader.”Sekarang para kader kalau kita ada kegiatan di Posyandu mereka malas mereka bilang lebih baik kami jual kue daripada kegiatan di Posyandu,” jelasnya.
Pada akhir penyampaiannya, ia juga mengungkapkan bahwa dana pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak per Posyandu sangat rendah untuk satu kali posyandu. “Dana untuk PMT hanya 150 ribu per Posyandu, itu mau belanja apa untuk anak 62 orang , PMT nya model apa. Mohon diperhatikan termasuk operasional untuk buku, bolpoin dan kertas tidak ada,” keluhnya lagi.
Menanggapi penyampaian warga ini, PJ Walikota Kupang menyatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa segera dicarikan solusi. “Kita akan tanya ke Kadis Dinkes terkait hal ini.Kita juga akan cek kenapa dana untuk kader bisa turun. Kita usahakan paling tidak naik kembali ke 600 ribu,” tegasnya.
Menurutnya terkait masalah stunting diperlukan kolaborasi dari semua pihak terutama NGO yang biasanya punya perhatian khusus bagi kesehatan perempuan dan anak. “Dalam hal ini kita harus kreatif karena kita terlalu fokus pada APBD padahal ada LSM yang punya dana sehingga kita bisa kolaborasi. Jadi ibu Kadis kesehatan harus bikin kerjasama dengan lembaga yang punya CSR supaya bisa bantu dana untuk atasi itu,” jelasnya.
Pantauan media ini, hadir dalam kunjungan PJ Walikota Kupang, Camat Maulafa, Heri Dacosta, Lurah Penfui, Fransisko Dugis, perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Sosial dan perwakilan dari Dinas terkait lainnya. Hadir pula perwakilan tokoh masyarakat, Karang taruna, RT, RW, Linmas, Tokoh perempuan, dan stakeholder lainnya.(hz/wdy)
