HEADLINE

INFLASI PROVINSI NTT DITAHUN 2022 MENCAPAI 66,77 PERSEN

Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Inflasi tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 6, 77 persen sementara pertumbuhan ekonomi hanya 3, 35 persen.Namun untuk menghadapi kondisi tersebut Pemerintah telah melakukan berbagai upaya.Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTT DR. Yusuf Lerry Rupidara dalam Rapat bersama BI dan wartawan  di ruang rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT,Selasa (28/12/2022).


Rupidara mengatakan ada 6(enam) upaya yang dilakukan pemerintah antara lain : melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan menanam.


Ia menambahkan selain itu ada upaya lain yakni merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari BTT.


Selain itu lanjutnya, ada kegiatan Rapat Koordinasi di 9 lokasi antara lain: 


1. Rapat Koordinasi TPID Kab Sikka, Maumere.


Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Senja Wuring – Maumere.


2. Kegiatan


Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sumba Timur Waingapu.


Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Inpres Matawai Waingapu.


3. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Flores Timur Larantuka.


Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Inpres Larantuka.


4. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Belu.


Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Baru Atambua, Belu.


5. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Manggarai.


Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Inpres Ruteng.


6. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Ende.


Meninjau Kawasan Surplus Pangan di kampung Nuabosi (Kebun Singkong dan hortikultura) Survei Harga Pasar, di Pasar Mbongawani (Senin, 28 Nopember).


7. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten TTS.


8. Rapat Koordinasi TPID Kota Kupang.


9. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Kupang.


“Seluruh kegiatan Rakor dirangkai dengan penyerahan secara simbolis Tanaman Pangan Cepat Panen (anakan Cabai). Dan diawali dengan Survei Harga Pasar, di Pasar setempat, untuk mengetahui perkembangan harga Sembako menjelang akhir tahun”, jelasnya.


Dikatakan,dalam Rakor tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah merekomendasikan 10 point penting kepada Pemda setempat untuk melakukan;


1. Komunikasi publik.


Intensifkan komunikasi publik sebagai upaya menghindari kepanikan/menjaga ketenangan dalam masyarakat terhadap kondisi inflasi yang terjadi.


2. Aktifkan TPID.


Peningkatan peran TPID pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.


3. Aktifkan Satgas Pangan


Satgas pangan didaerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).


4. BBM subsudi tepat sasaran ke masyarakat yang tidak mampu.


Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin (80% dari Rp.502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.


5. Laksanakan gerakan penghematan energi.Menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari)


6. Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen.


Gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dll.


7. Laksanakan kerja sama antar daerah.


Belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.


8. Intensifkan Jaring Pengaman Sosial


- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)


- Anggaran Bantuan Sosial (Bansos)


- Anggaran Desa


- Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU).


- Bantuan Sosial (Bansos) Pusat


9. BPS dan Bank Indonesia (BI) Provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten / Kota.


10 kunci utama dari semua yakni Isu pengendalian inflasi harus dijadikan sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder, seperti saat penanganan pandemi Covid – 19.

Sementara itu menurut  Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daniel Agus Prasetyo secara resmi sejak bulan november sampai akhir tahun 2022 Inflasi  6.74 persen meningkat di atas angka nasional dan target yang ingin diraih dibawah 5 persen.


Meskipun demikian Ia menyampaikan bahwa tekanan harga akibat peningkatan kebutuhan atau demand.Bagaimana kondisi barang- barang secara historis harga bergejolak,atau naik turun.


"Untuk menjaga agar  tidak terjadi inflasi maka demand atau permintaan harus disesuaikan,"kata Daniel Prasetyo.


Menyikapi hal tersebut apa saja yang perlu dilakukan.Selain angkutan udara juga pangan apakah harus impor dari luar atau bagaimana?


Daniel menjelaskan bahwa kondisi terakhir sesuai hasil survei yang dilakukan bertujuan memproksi atau mencoba mendekati dan pada minggu-minggu sebelum natal inflasi NTT ada tekanan yang cukup tinggi sebesar 0,92 persen.


"Berdasarkan tracking Spt inflasi NTT pada minggu-4 Desember ternyata sebesar 0.92 persen (mtm) lebih dibandingkan minggu sebelumnya,"imbuhnya


Untuk itu kata Daniel permintaan harus disesuaikan atau belanja dengan bijak.


Ia minta Media ikut menciptakan suasana kondusif dengan memberikan edukasi positif kepada masyarakat.


"Kita ingin teman-teman  sampaikan bagi pedagang tolonglah di masa seperti ini untuk mencari untung yang wajar.


Daniel Prasetyo menghimbau  jangan sampai para pedagang meningkatkan harga jual yang berlebihan agar masyarakat menikmati harga yang lebih terjangkau.


"Pedagang mencari untung yang wajar. Paling gak mereka masih bisa menutup biaya distribusi, bisa bayar gaji pegawai. Jangan meningkatkan harga jual berlebihan karena kami (TPID) masih akan turun untuk mencek memantau harga di sisi eceran kemudian di sisi Pedagang besar. Kami menghimbau para Pedagang secara proporsional membantu masyatakat”, pungkasnya.


Diakhir pemaparan materinya Daniel menegaskan kita optimis namun tetap harus  waspada.(*)

Baca juga