Advertisement
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT menghadiri Rapat Kerja Daerah Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi NTT di Hotel Aston Kupang.Selasa,6/6/23)
Rapat kerja tersebut dihadiri Kakanwil BPN Provinsi NTT, Dr. Hiskia Simarmata dan seluruh jajaran Kanwil BPN serta para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota se-NTT.
Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton SH diundang hadir khusus pada agenda penganugerahan penghargaan kepada unit kerja yang berprestasi pada pukul 19.00 wita.
Penghargaan itu berupa unit kerja dengan tingkat penyerapan anggaran terbaik, penyelesaian tunggakan sertifikasi tanah terbaik, capaian PTSL terbaik dan penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI." sebut ombudsman
Selanjutnya Ketika didaulat menyampaikan sambutan saat penyerahan penghargaan pelayanan publik kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton menyampaikan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan acuan kualitas
Penilaian ini dilakukan Ombudsman RI setiap tahun. Untuk penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022, terdapat dua kantor pertanahan di NTT memperoleh penilaian kategori A dengan opini kualitas tertinggi."ungkapnya
Kedua kantor pertanahan tersebut adalah Kantor pertanahan Kabupaten Sikka dengan nilai 93.91 dan Kantah Kabupaten Flores Timur dengan nilai 88.45."imbuhnya
Kemudian terdapat 12 kantor pertanahan berada pada interval nilai 78.00-87.99 kategori B dengan opini kualitas tinggi antara lain Kantah Kabupaten Belu, Ende, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, TTS dan Kota Kupang."urainya
Sementara 9 kantor pertanahan lainnya memperoleh interval nilai 54.00-77.99 kategori C dengan opini kualitas sedang antara lain; Kantah Kabupaten Alor, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU dan Manggarai Barat. Tidak ada kantor pertanahan di NTT berada pada opini kualitas rendah dan terendah."jelas ombudsman
Pada kesempatan ini saya menyerahkan rapor penilaian untuk seluruh kantor pertanahan guna dicermati dan melengkapi instrumen penilaian yang dinilai kurang guna diperbaiki pada penilaian tahun 2023 yang akan dimulai pada akhir Juni hingga Oktober 2023."pintanya
Terima kasih kepada Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi NTT dan seluruh jajaran atas kesediaannya menerima penghargaan ini. Semoga bermanfaat bagi Instansi terkait dan masyarakat Nusa Tenggara Timur."harapnya.
