- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Herry Battileo
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
IKIF Kupang Gelar Diskusi Publik Bertajuk Revolusi Pulau Kera
KUPANG;Jejakhukumindobesia.com,Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF) Kupang kembali menunjukkan kiprahnya dalam merespons isu-isu lokal dengan menyelenggarakan dialog publik bertajuk “Resolusi Pulau Kera” pada Kamis, 22 Mei 2025, di Aula Pramuka Kupang.
Forum ini digelar sebagai ruang temu gagasan untuk membedah dinamika sosial dan lingkungan yang selama ini membayangi kehidupan masyarakat Pulau Kera, wilayah pesisir yang kerap terpinggirkan dari arus kebijakan pembangunan
Dalam sambutan pembuka, Ketua Umum IKIF Kupang, Asten Bait, menegaskan bahwa peran intelektual tidak hanya terbatas pada ruang akademik, tetapi harus mewujud dalam sikap kritis dan keberpihakan terhadap realitas masyarakat. “Dialog ini bukan sekadar forum wacana, tapi ajakan untuk turut serta dalam pencarian solusi atas persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Pulau Kera. Intelektual harus menjadi bagian dari gerakan perubahan, bukan penonton,” tegas Asten. Ia menambahkan bahwa Pulau Kera memiliki makna lebih dari sekadar pulau kecil di tengah laut. Di sana hidup komunitas pesisir dengan identitas dan hak-haknya yang terus terdesak akibat pembangunan yang abai terhadap aspek sosial dan ekologis.
Masalah di Pulau Kera menyangkut hak hidup, identitas budaya, serta tantangan lingkungan yang tak bisa diselesaikan dengan pendekatan birokratis semata. Dibutuhkan pemikiran kolaboratif dan keberanian bersikap,” lanjutnya. Dialog yang berlangsung secara dinamis ini dipandu oleh MC Dian Teuf dan dimoderatori oleh Fathur Dopong, S.Pd. Forum menghadirkan dua narasumber utama, yakni Yefta Sabaat, S.Ip., M.Ip. (akademisi FISIP Undana) dan Fadly Anetong, S.Sos. (Pimpinan AGRA-NTT), yang memberikan pandangan kritis tentang kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, serta keberpihakan negara terhadap masyarakat adat dan pesisir
Forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berpijak pada kepentingan masyarakat Pulau Kera dan bisa dijadikan dasar advokasi ke pemerintah daerah maupun pusat. Asten menutup sambutannya dengan pesan ajakan kepada seluruh peserta: “Mari hadir sebagai bagian dari solusi. Persoalan Pulau Kera adalah tanggung jawab kolektif kita sebagai anak bangsa.(*Tim)