Sefriths Nau: Aneh,Tunjangan Perangkat Desa Jadi Silpa dan Gaji Guru Honor Mengalami Keterlambatan Pembayaran, Ini Adalah Penyakit.
SOE;Jejakhukumindonesia.com,Rapat paripurna DPRD kabupaten Timor tengah selatan, dalam rangka penyerahan dan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2024 pada masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.
Rapat berlangsung pada (19/5/2025) di ruangan paripurna DPRD kabupaten TTS provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
laporan Hasil kerja pansus DPRD kabupaten TTS terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala daerah tahun 2024 di bacakan oleh ketua pansus Jean Neonufa dan dihadiri oleh tiga pimpinan DPRD TTS, wakil Bupati TTS, Jhoni Army Konay, para anggota DPRD dari semua fraksi, Sekda dan para pimpinan OPD.
dalam pembacaan laporan kerja, pansus memberi 4 catatan strategis terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2024, yaitu:
1. Tinjauan umum terhadap LKPJ
2. Kebijakan pendapatan daerah tahu 2024.
3. Kebijakan belanja daerah tahun 2024.
4. Capaian kerja oleh perangkat daerah.
Kemudian Pansus juga melakukan uji petik pada 13 OPD sebagai sampel untuk membandingkan data administratif dengan fakta lapangan diantaranya OPD,
1. Dinas Kesehatan.
2. RSUD Soe
3. Dinas PUPR
4. Dinas PRKP
5. Dinas Sosial
6. Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi
7. Dinas Perikanan
8. Dinas TPHP
10. Dinas PMD
11. Dinas koperindag dan UMKM
12. BKPSDMD
13. Dinas pendidikan dan kebudayaan.
Setelah pembacaan laporan maka dilanjutkan dengan penyampaian dari para anggota DPRD TTS terhadap sejumlah temuan pansus maupun non pansus yaitu anggota komisi 3 Sefriths E. D. Nau dari fraksi Hanura menyampaikan dalam forum bahwa sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 pekerjaannya belum selesai sampai dengan sekarang, dan ini semestinya menjadi perhatian khusus pemerintah, dan yang lebih fatalnya lagi adalah ketika saya melakukan reses di salah satu desa, ternyata tunjangan perangkat desa disilpakan masalah ini bukan baru terjadi namun pada masa jabatan Danial Banunaek sebagai bupati dan Kristian Tallo sebagai ketua DPRD TTS, dan hal ini sudah saya sampaikan dalam paripurna, namun sampai dengan sekarang masih ditemukan guru honor, perangkat desa berbulan-bulan baru Beru terima honor, bahkan ada yang honornya di silpakan dan ini adalah salah satu penyakit yang tidak pernah hilang dalam pemerintahan sehingga seharusnya ini menjadi rekomendasi pansus agar di tindak lanjuti oleh pemerintah, sehingga penyakit ini tidak menjadi penyakit turun temurun. "kita anggota DPR saja kalau gaji terlambat maka kita selalu pertanyakan, lalu para guru honor dan perangkat desa yang bekerja secara maksimal lalu kesejahteraan mereka sering terlambat sampai berbulan-bulan bahkan di silpakan sehingga kasian mereka mau makan apa kalau honor 5 sampai 6 bulan baru terima". tegas Sefriths.
Ada sejumlah peralatan tenis meja yang berada di Dispora disimpan rapih saja dan tidak dimanfaatkan sama sekali, dan ketika ditanya bahwa peralatan tenis meja tidak diberikan dan tidak di manfaatkan karena terbentur dengan aturan, dengan nada yang keras Sefrits bertanya "terbentur dengan aturan yang mana, kan sudah berikan untuk dimanfaatkan namun tidak diberikan untuk dimanfaatkan malah disimpan rapih, Aneh". tanya Sefrits dengan tegas.(*/ yt)
