Wakil Wali Kota Dukung Perluasan Layanan Telemedicine di NTT
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Pemerintah Kota Kupang menyatakan dukungan penuh terhadap program perluasan layanan telemedicine yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Program ini resmi diluncurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes., dalam acara bertajuk Launching Perluasan Wilayah Uji Coba Telemedicine se-Provinsi NTT yang berlangsung di Palacio Ballroom, Hotel Aston Kupang, Kamis (8/5).
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Kupang terhadap transformasi layanan kesehatan berbasis digital, terutama untuk menjawab tantangan akses kesehatan di wilayah kepulauan.
Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Donni Hendrawan; Deputi Direksi Wilayah XI, Mangisi R. Simarmata; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Kota Kupang; Ketua PERSI Wilayah NTT; para direktur rumah sakit, kepala puskesmas, dan klinik se-Kota Kupang, serta diikuti secara daring oleh Kepala Dinas Kesehatan dari seluruh kabupaten di NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT menegaskan bahwa telemedicine bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. “Pelayanan kesehatan tidak boleh menunggu infrastruktur sempurna. Telemedicine adalah transformasi digital berbasis kemanusiaan untuk menjangkau yang belum terlayani,” ujar Gubernur Melki.
Ia juga menyebut bahwa Provinsi NTT menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengimplementasikan layanan telemedicine secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Didukung oleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, program ini diharapkan menjadi solusi atas kesenjangan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan dan infrastruktur.
“Lawan kita cuma satu: sinyal. Tapi teknologi, sekecil apa pun, jika digunakan dengan tepat, akan berdampak besar. Kami telah membuktikannya di Flores Timur melalui panggilan telepon sederhana yang berhasil menekan angka kematian ibu dan anak,” tambahnya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes., menjelaskan bahwa kehadiran telemedicine merupakan bagian dari upaya menjawab hambatan tak kasat mata dalam layanan kesehatan, seperti keterbatasan tenaga medis, jarak, dan akses transportasi. “Ini bukan sekadar digitalisasi, tetapi bentuk digital humanism yang berakar pada keadilan sosial. Kita mendorong prinsip equity over equality, yakni layanan disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah,” tegasnya.
Dalam sesi konferensi pers, Wakil Wali Kota Kupang menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Kupang dalam menyambut transformasi layanan kesehatan ini. “Kami optimis telemedicine akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat diagnosis dan penanganan medis. Tentu ada tantangan dalam edukasi kepada masyarakat, tetapi kami siap berkolaborasi,” tutur Serena.
Program perluasan telemedicine ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok kepulauan.(*/dev)
