- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Herry Battileo
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
Gubernur NTT dan DJPb Bahas Percepatan Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik 2025
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Pada Kamis, (03/07/2025).
Audiensi tersebut membahas berbagai upaya sinergis dalam mendukung penguatan pengelolaan keuangan negara, termasuk percepatan penyaluran anggaran di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.
Adi Setiawan dalam kapasitasnya sebagai Regional Chief Economist menegaskan bahwa Kanwil DJPb aktif melakukan pemantauan kondisi fiskal dan ekonomi daerah, serta menjadi penghubung antara kebijakan fiskal pusat dengan implementasinya di lapangan,
"Kami turut mengawal program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta inisiasi Koperasi Merah Putih," jelas Adi.
Tercatat, hingga Triwulan I tahun 2025, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi NTT telah mencapai Rp5,5 triliun dari total alokasi sebesar Rp25,53 triliun. Meski demikian, penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih rendah.
Dari alokasi Rp1,8 triliun, baru sekitar 2,54% yang terealisasi. DJPb pun mendorong percepatan pencairan dengan batas waktu penyampaian dokumen pendukung paling lambat 22 Juli 2025.
Adi juga menyoroti pentingnya pembinaan terhadap Badan Layanan Umum (BLU), khususnya 21 RSUD di wilayah NTT, agar pengelolaan keuangan mereka semakin akuntabel dan transparan.
Gubernur NTT menyambut serius masukan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi DAK Fisik dan Dana Desa, dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
"Kita akan segera mengadakan Zoom meeting dengan seluruh Bupati/Walikota di NTT bersama perangkat daerah terkait. Ini untuk mempercepat penyaluran dan pengadaan barang/jasa melalui DAK Fisik," ujar Gubernur Melki.
Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan antara Gubernur dan Kakanwil DJPb untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Virtual yang melibatkan seluruh kepala daerah se-NTT. Fokus utamanya adalah percepatan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik Tahun 2025.
Turut hadir dalam audiensi tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, antara lain Kepala Badan Keuangan Daerah Benny Menoh, Kepala BKD Yosef Rasi, Kepala Bapenda Alex Lumba, Kadis Kesehatan Iien Adriyani, Kadis Pendidikan Ambros Kodo, Kadis PUPR Benyamin Nahak, Kadis Koperasi Lery Rupidara, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi H. Nange.(*)