Gubernur NTT Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Tim Staf Ahli Kemenko Polkam RI
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin Rapat Koordinasi bersama Tim Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia terkait optimalisasi Program Strategis Nasional tentang Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Barang di Ruang Rapat Gubernur pada Rabu, (30/7/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT, Samuel Halundaka, Jajaran Forkopimda Provinsi NTT, dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT.
Marsekal Muda TNI Oka Prawira, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional dalam pemaparannya menjelaskan tentang urgensi optimalisasi program strategis nasional di NTT. Menurutnya, NTT menjadi wilayah strategis dan penting bagi keberhasilan implementasi program strategis nasional, khususnya dalam dimensi politik, keamanan, ideologi, dan transformasi pemerintahan.
“Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan angka prevalensi stunting di NTT sebesar 37,0% dan menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Sementara itu, data Badan Pangan Nasional menempatkan 10 kabupaten di NTT masuk dalam kategori status rentan pangan tinggi. Beragam persoalan lain seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Barang juga masih tinggi di NTT,” ungkapnya.
Untuk itu beliau menegaskan agar penanggulangan stunting dan kerawanan pangan melalui Program MBG yang terintegrasi dengan pembangunan ketahanan pangan di NTT perlu dioptimalkan. Selain itu, penguatan karakter kebangsaan di daerah 3T melalui pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat untuk mengatasi rendahnya akses pendidikan dan pemahaman konstitusi juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah.
Terkait dengan perdagangan orang dan penyelundupan ilegal lintas batas, beliau juga menegaskan agar pengawasan perbatasan darat dan laut perlu ditingkatkan guna mencegah pelanggaran wilayah dan aktivitas illegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Dijelaskan Oka Prawira, Program Prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah merupakan instrumen utama pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi, penguatan ketahanan nasional, serta pembangunan merata dan berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik kunjungan tim Staf Ahli Kemenko Polkam ini dan berharap sinergi dan kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik guna mendukung pembangunan di wilayah NTT.
Ditegaskan Gubernur Melki Laka Lena, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh dalam menjalankan dan menyukseskan Program Strategis Nasional di wilayah NTT.
“Kami harapkan pertemuan ini akan memastikan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan melalui sinergi yang baik. Tentu masih banyak hal yang diperbaiki tetapi percepatan program prioritas nasional terus dilaksanakan melalui program-program prioritas sejalan dengan Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” ujar Melki.
Terkait dengan masukan dan arahan dari Tim Ahli Kemenko Polkam ini, Gubernur Melki menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT siap menindaklanjuti arahan dimaksud. Menurut rencana, Gubernur NTT akan mengadakan Rapat Koordinasi lanjutan bersama jajaran Perangkat Daerah dan para Bupati/Wali Kota se-NTT minggu depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh program prioritas nasional lewat serangkaian program dan strategi yang telah dikerjakan selama ini.
Terkait dengan implementasi Program MBG, saat ini Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki 44 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu 210 unit SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Dan sesuai dengan arahan Gubernur, Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk satgas percepatan implementasi program MBG di wilayah NTT.
Dalam rapat koordinasi ini, jajaran Forkopimda Provinsi NTT juga diberi kesempatan untuk memaparkan serangkaian upaya dan progres dari masing-masing instansi terkait dukungan terhadap program strategis nasional pemerintah di Provinsi NTT.(*Bs)
