- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Herry Battileo
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
Wali Kota Kupang Terima Audiensi Kepala DJPb NTT
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, di ruang kerja Wali Kota Kupang, Kamis (10/7).
Turut mendampingi Adi Setiawan dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Sistem Manajemen Kas dan Instrumen (SKKI) Kanwil DJPb NTT, Delfiana Lase, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II, Eddy Purwanto, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, Jackson Jimmy A. Tunliu, SE., MM.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan dan percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang masih menunjukkan angka rendah dalam kinerja keuangan. Kepala Bidang SKKI, Delfiana Lase, menyoroti beberapa catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kupang.
“Kita harus terus mengejar target yang belum tercapai, terutama pada sektor PAUD dan SD-SD yang hingga saat ini masih menunjukkan angka nol pada kolom kontrak dan realisasi operatif. Sebaliknya, dana perlindungan perempuan dan anak sudah mencapai 100% dan menjadi contoh positif,” jelas Delfiana.
Ia juga mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dan Dana BOS. “Kami berharap Kota Kupang dapat menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan daerah lain, seperti Kabupaten Alor. Mengingat sektor pendidikan menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan, mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program semakin terbatas, sementara sejumlah anggaran sudah dialokasikan dan terikat kontrak. “Kami khawatir apabila tidak segera direalisasikan, akan menjadi beban bagi APBD. Selain itu, penyelesaian rekonsiliasi pajak juga harus dipercepat, karena menyangkut pendapatan daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas masukan dan komitmen dari pihak DJPb NTT, serta menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi lintas sektor. “Terkait isu-isu dalam pengelolaan keuangan ini, saya minta agar segera ditindaklanjuti. Dalam dua hingga tiga hari ke depan, saya harap sudah ada laporan progres yang jelas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas pula kerjasama Pemerintah Kota Kupang dengan pihak perbankan, khususnya terkait program tanggung jawab sosial (CSR), seperti bantuan kontainer dan motor pengangkut sampah dari Bank Bukopin yang kini berganti nama menjadi KB Bukopin.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan KB Bukopin yang telah ambil bagian dalam program penanganan sampah di Kota Kupang. Kami berharap kerja sama ini terus ditingkatkan,” ujar Wali Kota.
Adi Setiawan memastikan bahwa perubahan nama dari Bukopin menjadi KB Bukopin tidak akan mengganggu transaksi atau bentuk kerja sama yang telah berjalan. “Yang terpenting adalah kelancaran komunikasi dan koordinasi antarpihak,” tandasnya.
Menutup pertemuan, Wali Kota Kupang kembali menegaskan komitmennya untuk terus memonitor secara ketat pelaksanaan program dan serapan anggaran. “Kami tidak ingin ada program yang terlambat. Semua anggaran harus digunakan secara maksimal dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(* elb)