Gubernur Melki Laka Lena Pimpin Rapat Bersama BPKP Provinsi NTT
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin rapat bersama jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (21/10/2025) malam.
Rapat yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala BPKP Provinsi NTT, Kapsari, para Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, serta pejabat struktural di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa rapat bersama BPKP ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan di setiap Perangkat Daerah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan dan realisasi anggaran guna mencegah potensi kebocoran serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Banyak aset daerah kita yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Saya minta kepada seluruh Perangkat Daerah agar mengoptimalkan aset-aset tersebut. Jangan hanya mengeluh tanpa menghadirkan solusi. Semua aset yang ada harus memberi manfaat nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKP Provinsi NTT, Kapsari, dalam paparannya menyampaikan sejumlah poin penting terkait mekanisme pengawasan BPKP, termasuk pelaksanaan review, audit, dan evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah. Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP untuk memperkuat sistem pengawasan dimaksud.
Ahmad Roziqin, Auditor Ahli Madya BPKP Provinsi NTT, menambahkan bahwa sejumlah pos PAD di Provinsi NTT masih belum dikelola secara optimal. Selain itu, potensi pemanfaatan aset daerah yang belum tercatat atau masih idle perlu segera ditindaklanjuti agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Masih ditemukan beberapa kendala seperti strategi penagihan piutang pajak yang belum maksimal dan pengelolaan pajak daerah yang belum sepenuhnya efektif. Hal-hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena meminta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi dari BPKP dengan langkah konkret di lapangan. Ia berharap agar setiap program pemerintah memiliki makna, manfaat, dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran BPKP Provinsi NTT atas dukungan dan masukan konstruktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas di Nusa Tenggara Timur.( Bs)
