Komitmen Transparansi Keuangan, Dankorbrimob Polri Hadiri Grand Entry Meeting BPK RI
Jaksel;Jejakhukumindonesia.com,Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas, Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat, menghadiri kegiatan Grand Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri TA 2025 yang digelar di Rupattama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa (3/2/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional, sejalan dengan semangat Presisi serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.
Grand Entry Meeting dipimpin langsung oleh Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadyana, dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, para Pejabat Utama Mabes Polri, serta para Kapolda.
Dalam amanatnya, Kapolri menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dari upaya Polri untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Kapolri menekankan agar seluruh jajaran Polri bersikap kooperatif, terbuka, dan bertanggung jawab selama proses pemeriksaan berlangsung.
Kapolri juga menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara cepat, tepat, dan tuntas, sebagai bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadyana, dalam arahannya menyampaikan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri dan BPK RI dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip good governance. Dilansir dari situs,
©️ Tim Produksi Humas Korps Brimob Polri
.jpg)
