Pemkab Rote Ndao Pinjam Rp30 Miliar ke Bank NTT, Tutup Celah Anggaran Akibat Pemotongan Pusat
Kupang; Jejakhukumindonesia.com,Pemerintah Kabupaten Rote Ndao resmi menandatangani perjanjian kredit pinjaman daerah senilai Rp30 miliar dengan Bank NTT. Langkah strategis ini diambil untuk menambal keterbatasan ruang fiskal setelah dua tahun berturut-turut anggaran daerah dipangkas oleh pemerintah pusat.
Acara penandatanganan berlangsung di Hotel Sotis Kupang, Jumat (27/2/2026). Hadir dalam seremoni tersebut Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi Dethan, dan Sekretaris Daerah Jonas Selly. Dari jajaran Bank NTT, tampak Komisaris Utama Donny Heatubun, Direktur Kredit Aloysius Geong, Direktur Dana dan Treasury Heri Helbianto, serta Kepala Bank NTT KC Rote Ndao, Ade Roni Oematan.
Ruang Fiskal Tertekan Dua Tahun Berturut-turut
Bupati Paulus Henuk menjelaskan bahwa keputusan untuk berutang diambil setelah kemampuan keuangan daerah mengalami tekanan signifikan sejak 2025. Tahun lalu, anggaran fiskal Kabupaten Rote Ndao dipangkas Rp55,6 miliar, terutama pada sektor infrastruktur. Memasuki 2026, pemotongan kembali terjadi dengan nilai lebih besar, yakni Rp73,9 miliar.
"Seluruh infrastruktur kita terdampak pengurangan anggaran. Tahun lalu kami melakukan efisiensi internal untuk menutup sebagian kekurangan tersebut," kata Paulus.
Tekanan fiskal semakin berat lantaran adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS yang harus dibiayai melalui APBD. Berbeda dengan kebijakan sebelum 2023, saat ini tidak ada tambahan transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja pegawai baru tersebut. Akibatnya, belanja pegawai membengkak dan mempersempit ruang pembangunan.
Pilih Bank NTT, Bunga Kembali ke Daerah
Dalam konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Pemkab Rote Ndao didorong untuk memanfaatkan skema pinjaman daerah, baik melalui PT SMI maupun perbankan. Sebagai salah satu pemegang saham Bank NTT, pemerintah daerah akhirnya menjatuhkan pilihan pada bank daerah tersebut.
"Pembayaran bunga nantinya juga kembali ke daerah dalam bentuk dividen. Jadi manfaatnya tetap kembali ke masyarakat," ungkap Bupati Paulus.
Awalnya, Pemkab merencanakan pinjaman Rp100 miliar. Namun setelah menghitung kapasitas fiskal dan melalui pembahasan intensif dengan DPRD sejak tahap KUA-PPAS hingga RAPBD, nilai pinjaman dipangkas menjadi Rp30 miliar dan disetujui dalam rapat paripurna.
Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Bupati Paulus menegaskan bahwa seluruh dana pinjaman dipastikan hanya untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi dana mencakup pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Salah satu proyek prioritas yang disebutkan adalah pembangunan jembatan di Oele senilai sekitar Rp1,5 miliar. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk peningkatan ruas jalan dan rehabilitasi irigasi di sejumlah wilayah.
"Tidak ada penggunaan untuk hal lain. Ini murni untuk menutup kekurangan ruang fiskal yang sebelumnya ditopang transfer pusat, dan sekarang tidak lagi," tegasnya.
Dengan adanya pinjaman ini, Bupati Paulus berharap pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah tekanan fiskal, sehingga pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengalami stagnasi.
Sementara itu, Komisaris Utama Bank NTT, Donny Heatubun, mengapresiasi langkah strategis yang diambil Pemkab Rote Ndao. Menurutnya, pemanfaatan fasilitas pinjaman daerah merupakan cara tepat untuk menjaga laju pembangunan.
"Kami apresiasi langkah Pemda Rote Ndao untuk membangun infrastruktur melalui pinjaman daerah yang tersedia. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.(*)
