Kakanwil Hukum NTT Ajak Jajaran Pahami Pentingnya Penyusunan Kebijakan Publik Yang Tepat Sasaran
Kupang;Jejakhukumindonesia.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mengikuti kegiatan BSK Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan, Rabu (20/05/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Bengkulu secara daring dalam rangka memperkuat kapasitas analis kebijakan serta membangun sinergi dan kolaborasi antar-instansi dalam mendukung pembangunan hukum daerah yang tepat guna dan tepat sasaran.
Mengusung tema “Kebijakan Pembangunan Hukum Daerah yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran”, kegiatan ini menghadirkan berberapa narasumber yang membahas terkait penguatan kebijakan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Mewakili Kanwil Kemenkum NTT, kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi bersama jajaran ASN pada tim BSK Divisi P3H di Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkum NTT.
Dikesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Zulhairi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pembangunan hukum daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kebijakan yang dihasilkan oleh analis kebijakan mencakup aspek normatif dan administratif, kemudian berkembang dengan mampu merangkul kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, selaku pemateri menyampaikan tentang kebijakan pembentukan produk hukum daerah yang tepat guna dan tepat sasaran. Narasumber selanjutnya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Sugeng Suhartono, menyampaikan materi terkait indikator terukur dalam mengidentifikasi kebijakan yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi terhadap semangat diskusi dan peningkatan kompetensi yang ditunjukkan para peserta dalam kegiatan tersebut.
“Kegiatan seperti ini menjadi ruang penting dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan serta memperkuat kualitas pembangunan hukum di daerah,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para analis kebijakan dapat semakin memahami pentingnya penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.
