- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Agustinus Fanggi
- Andre Lado
- Aurelius Do'o
- AURI
- Baksos
- Bank NTT
- Bansos
- BANTUAN HUKUM GRATIS
- BEDA BUKU
- BFI Finance Kupang
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Bupati Ngada
- Cagliari Bunga
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPC PWMOI Ngada
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Galis Bunga
- Herry Battileo
- HPN 2026
- Huhum
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- Imelda Christina Bessie
- Indra Gah
- Irjen Pol. Rudi Darmoko
- Jusuf Rizal
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- Kasus Krmatian Bocah YBR
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- Ketua PMI Kota Kupang
- Ketum PWMOI
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- LBH SURYA NTT
- MILITER
- Miranda Lay
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- Penipuan
- perhub
- PERKARA
- Perlawanan Eksekusi
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- PMI Kota Kupang
- POLDA NTT
- POLITIK
- Polres Ngada
- Polres Rote Ndao
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- PWMOI
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- Sengketa Tanah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
Gubernur NTT Pastikan Penyelesaian Pembayaran Hak PPPK, Sedang dalam Proses
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga kini belum menerima haknya sedang dalam proses dan akan segera diselesaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Melki kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Gedung DPRD NTT. Menurutnya, pemerintah telah membahas persoalan tersebut dan tengah menuntaskan proses pembayaran bagi PPPK yang belum menerima gaji.
"Khusus PPPK paruh waktu yang belum mendapat gaji, sudah ada rapat dan sementara diproses untuk segera dibayarkan. Intinya saat ini sedang dalam proses pembayaran," kata Melki.
Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan kepastian terkait regulasi dan sumber pembiayaan bagi PPPK Paruh Waktu.
Menurut Winston, status PPPK Paruh Waktu yang telah diberikan kepada para tenaga non-ASN harus diikuti dengan jaminan pembayaran gaji yang jelas dan berkelanjutan.
"Karena itu, yang paling penting saat ini adalah adanya kepastian regulasi dan kepastian fiskal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jangan sampai status PPPK Paruh Waktu sudah diberikan, tetapi skema penggajian dan sumber pembiayaannya belum jelas. Kepastian pendapatan bagi para tenaga kesehatan dan tenaga teknis harus menjadi prioritas," tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD NTT berkepentingan memastikan pemerintah daerah menghitung kebutuhan anggaran secara cermat agar pembayaran gaji pegawai dapat berjalan berkelanjutan. Dilansir dari wartawan NTT.(*)








