Bukan Sekadar Naik Jenjang, Kanwil Kemenkum NTT Dorong Analis Hukum Bangun Karier Berbasis Kompetensi
Kupang;Jejakhukumindonesia.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) memperkuat kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Analis Hukum melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi Hukum bertema “Pola Karier Jabatan Fungsional Analis Hukum”, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut dipusatkan di Aula Kanwil Kemenkum NTT dan diikuti peserta secara daring melalui Zoom Meeting. Sebanyak 25 Pejabat Fungsional Analis Hukum se-Provinsi NTT turut ambil bagian, terdiri atas 8 Analis Hukum internal Kanwil Kemenkum NTT dan 17 Analis Hukum dari instansi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.
Kegiatan dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum NTT, Hasran Sapawi, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba. Hasran didampingi Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Dientje Bule Lobo, Analis Hukum Ahli Madya, beserta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa, Analis Hukum memiliki posisi strategis dalam memastikan pembangunan hukum berjalan berdasarkan analisis yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Analis Hukum bukan hanya dituntut mampu menghasilkan analisis dan evaluasi hukum yang berkualitas, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai arah pengembangan kariernya. Kompetensi, kinerja, dan integritas harus berjalan beriringan agar setiap Analis Hukum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas pembangunan hukum di daerah,” ucap Hasran.
Menurutnya, penguatan kompetensi Analis Hukum menjadi semakin penting karena jabatan tersebut merupakan salah satu unsur strategis dalam mendukung terciptanya regulasi yang berkualitas, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin Analis Hukum menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas, keselarasan, dan keharmonisan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengembangan karier tidak boleh dipandang sekadar sebagai proses kenaikan jenjang jabatan, tetapi harus menjadi bagian dari upaya membangun profesionalisme dan meningkatkan dampak kinerja bagi organisasi dan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Emalia Suwartika, Kepala Bidang Bina Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum.
Dalam paparannya, Emalia menjelaskan kedudukan dan tugas Analis Hukum sebagai ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
Ia juga menguraikan transformasi pengelolaan Jabatan Fungsional, khususnya perubahan mekanisme angka kredit yang kini berbasis pada predikat kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sistem tersebut tidak lagi menggunakan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), sementara pelaksanaan tugas JF diarahkan pada pencapaian output organisasi.
Materi juga membahas pola pengembangan karier Analis Hukum, mulai dari pengangkatan pertama, promosi, penyesuaian, hingga perpindahan dari jabatan lain. Dalam proses kenaikan jenjang, Analis Hukum harus memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif, memperoleh predikat kinerja paling rendah “baik”, serta didukung ketersediaan kebutuhan formasi Analis Hukum yang telah disetujui Kementerian PANRB.
Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai uji kompetensi, mulai dari persyaratan, tahapan pelaksanaan, hingga metode yang disesuaikan dengan jenjang jabatan masing-masing.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai jenjang, yakni Analis Hukum Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Kehadiran Analis Hukum dari berbagai instansi dan pemerintah daerah tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas analisis dan evaluasi hukum di wilayah NTT.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kompetensi Analis Hukum.
Dalam keterangannya, Kakanwil Hukum NTT berharap kegiatan Penguatan kapasitas tersebut tidak hanya berdampak pada pengembangan karier individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan dan pembangunan hukum di Nusa Tenggara Timur.
"Saya berharap setiap Analis Hukum terus meningkatkan kapasitas, memahami pola kariernya, dan bekerja dengan orientasi hasil. Karier yang baik harus lahir dari kompetensi dan kinerja yang baik. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita adalah seberapa besar keahlian tersebut memberikan manfaat dan dampak bagi kualitas hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Silvester Laba.(*)
Sumber Kanwil Kemenkum NTT
