- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Agustinus Fanggi
- Andre Lado
- Aurelius Do'o
- AURI
- Baksos
- Bank NTT
- Banso
- Bansos
- BANTUAN HUKUM GRATIS
- BEDA BUKU
- BFI Finance Kupang
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Bupati Ngada
- Cagliari Bunga
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPC PWMOI Ngada
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Galis Bunga
- Herry Battileo
- HPN 2026
- Huhum
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- Imelda Christina Bessie
- Indra Gah
- Irjen Pol. Rudi Darmoko
- Jusuf Rizal
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- Kasus Krmatian Bocah YBR
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- Ketua PMI Kota Kupang
- Ketum PWMOI
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- LBH SURYA NTT
- Media Online Indonesia (MOI)
- MILITER
- Miranda Lay
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- Penipuan
- perhub
- PERKARA
- Perlawanan Eksekusi
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- PMI Kota Kupang
- POLDA NTT
- POLITIK
- Polres Ngada
- Polres Rote Ndao
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- PWMOI
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- Rusdy Maga
- Sengketa Tanah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
Forum Wartawan NTT Soroti Penanganan Sengketa Pers Media NTT Hits di Polres TTU
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com, Forum Wartawan NTT menyatakan sikap terkait penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan produk jurnalistik Media NTT Hits di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara (TTU).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Kupang, Rabu (23/9/2026), Forum Wartawan NTT meminta Kapolres TTU dan penyidik Polres TTU memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Forum tersebut juga meminta aparat kepolisian berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 01/PK/DP/XI/2022 antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 10 November 2022.
Selain itu, Forum Wartawan NTT merujuk Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri Nomor 03/DP/MoU/III/2022 yang ditandatangani pada 16 Maret 2022 serta Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 19 Januari 2026 yang menurut mereka berkaitan dengan penanganan sengketa pers.
Minta Proses Hukum Dihentikan
Forum Wartawan NTT meminta penyidik Polres TTU menghentikan seluruh proses hukum yang berkaitan dengan sengketa pers atas produk jurnalistik Media NTT Hits.
Permintaan itu disampaikan dengan alasan pihak media telah melaksanakan rekomendasi Dewan Pers sebagaimana tertuang dalam surat Dewan Pers.
“Meminta penyidik Polres TTU menghentikan semua proses hukum yang berkaitan dengan sengketa pers terkait produk jurnalistik Media NTT Hits, sebab sudah melaksanakan rekomendasi berdasarkan surat dari Dewan Pers,” demikian salah satu poin pernyataan sikap Forum Wartawan NTT.
Selain meminta penghentian proses hukum, Forum Wartawan NTT juga meminta Kapolda NTT melakukan evaluasi terhadap Kapolres TTU.
Forum tersebut bahkan meminta Kapolda NTT mempertimbangkan pencopotan Kapolres TTU terkait penanganan persoalan tersebut.
Ultimatum 2×24 Jam
Forum Wartawan NTT memberikan batas waktu 2×24 jam agar permintaan tersebut mendapat tanggapan.
Apabila tidak diindahkan, Forum Wartawan NTT menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa dan audiensi secara langsung dengan Kapolda NTT.
“Jika permintaan ini tidak diindahkan dalam kurun waktu 2×24 jam, maka Forum Wartawan NTT akan melakukan unjuk rasa dan audiensi secara langsung dengan Kapolda NTT,” demikian pernyataan tersebut.
Pernyataan sikap itu ditandatangani Koordinator Forum Wartawan NTT, Andyos Manu, di Kupang pada Rabu, 23 September 2026.,(* Tim)













