Pangdam IX/Udy Mengikuti Rapat Progres Penyelenggaraan MPP dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Bupati Mabar

 

 MABAR;Jejakhukumindonesia.com,Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Sonny Aprianto, S. E., M. M.,ikut hadir pada kegiatan Rapat Progres Penyelenggaraan MPP dan Pemberdayaan UMKM yang di pimpin oleh Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Walikota Se-Provinsi NTT diantaranya ialah Wakil Gubernur NTT Bapak Yosef Nae Soi, Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Setyo Budianto, S. H., M. H, Danlantamal VII Kupang Laksma TNI Yudho Warsono, Danlanud El Tari Marsma TNI Adrin Peteus Mongan, S. T., M. Hum., M. Han, di Jl. Prof W. Z Johanes, Kelurahan Wae Kelambu, Manggarai Barat, Senin (14/03/22).

Upaya Pemerintah dalam menghapus stigma urusan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, berusaha diwujudkan dalam adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) Perpres No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggaraan MPP oleh Pemda Kabupaten/Kota. Untuk itu, Pemerintah terus mengejar agar pembangunan MPP dapat segera selesai di akhir tahun 2022.

Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin pada saat memimpin rapat menyampaikan, "Saya bersyukur datang ke NTT yang kedua kalinya dan tadi saya mengikuti acara Asia International Water Week (IAWW) yang ke-2. Saya sempat menyampaikan masalah yang dihadapi adalah sumber pengelola sumber air untuk menjamin ketersediaan air dan keberlanjutan air bersih untuk seluruh rakyat menjadi tema yang saya sampaikan dan akses terhadap air bersih sangat berkolerasi erat dengan 3 agenda besar Pemerintah, yaitu Penghapusan kemiskinan ekstrem, Pembangunan SDM dan Penurunan angka Stunting karena Stunting itu memerlukan air bersih", tuturnya.

Sanitasi begitu juga daerah yang miskin biasanya daerah yang kekurangan air untuk SDM yang unggul SDM yang sehat memerlukan air, ini juga problem yang dihadapi NTT dan beberapa Daerah. Pertemuan hari ini juga membahas persoalan masalah pelayanan publik dan juga masalah pemberdayaan UKM di NTT terutama masalah MPP. Pelayanan publik ini merupakan salah satu urat nadi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat karena pelayan publik itu akan berpengaruh pada hal-hal yang sangat penting.

"Kemudian yang pertama saya sampaikan persepsi kepuasan publik terhadap Pemerintah. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mereka merasa puas atau tidak puas itu tergantung pada pelayanan publik yang diberikan kemudian juga minat investasi pelaku ekonomi dan pengusaha itu juga mereka akan melihat apakah pelayanan publik lebih baik atau tidak, berbelit-belit apa tidak sulit, sehingga menghambat orang untuk berinvestasi hanya karena pelayanan publik yang tidak baik. Kemudian ini juga menunjukan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi itu salah satu indikasinya ada pada pelayanan publik yang baik", kata Wapres.

Tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa 2021 itu pelayanan publik itu baru 50, tahun 2022 menjadi 52, yang tambah itu Kab.Tuban dan Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, di NTT ini ada 21 Kabupaten dan 1 Kota, itu baru ada Soft Launching yaitu di 2 Kabupaten aja yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada. Kedua Kabupaten segera diajukan untuk diresmikan oleh Menteri PAN RB,  sebelum diresmikan jadi belum masuk di angka yang 52 itu dan yang lainnya segera bergegas menyelenggarakan MPP ini karena menurut Pepres itu wajib dilaksanakan dan merupakan hasil penilaian berbagai capaian indikator reformasi birokrasi yaitu sakit, otoritas SPP, kapabilitas aktif, indeks, FPBE termasuk kepatuhan standar", paparnya.

Pelayanan publik dan dari Ombudsman menunjukan bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi di mayoritas Kabupaten di NTT ini dan menurut Ombudsman, mayoritas Kota dan Kabupaten di NTT itu masih banyak aspek yang harus dibenahi. Saya berharap MPP ini dijadikan sebagai pintu masuk untuk revitalisasi reformasi birokrasi. Itu merupakan salah satu prioritas program kita pada reformasi birokrasi. MPP ini supaya dijadikan pintu masuknya di seluruh NTT tentu melalui pelayanan publik yang berimbang. itu menunjukan kehadiran Pemerintah ditengah masyarakat.(penrem)

Baca juga