- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI NTT DAN TIM MENGHADIRI KEGIATAN PUBLIK HEARING REVIEW STANDAR PELAYANAN PUBLIC(SPP) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
Kupang;Jejakhukumindonesia.Com Kepala
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT dan tim menghadiri kegiatan publik hearing
review Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Lapas Perempuan Kelas
IIB Kupang.
Dilansir
dari fb Ombudsman RI NTT, Kegiatan ini dihadiri para pengguna layanan Lapas
dari instansi terkait yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Ketua Pengadilan
Negeri Oelamasi, Kejaksaan Negeri Oelamasi, Kejaksaan Negeri Kota Kupang, PDAM,
vendor penyedia makan tahanan, LBH, Politani Kupang, Bapas dan stakeholder
lainnya.
Publik
hearing adalah salah satu tahapan dalam penyusunan dan penetapan Standar
Pelayanan Publik (SP) sebagaimana amanat UU Nomor: 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Ini adalah forum bagi para pengguna layanan memberi masukan
dan saran yang positif guna dijadikan bahan evaluasi perbaikan standar 27 jenis
layanan yang ada di Lapas Perempuan.
Kegiatan ini diakhiri dengan
penandatangan bersama berita acara publik hearing standar pelayanan.
Sebelum
pulang, tim Ombudsman berkesempatan mengunjungi blok-blok tahanan guna melihat
dari dekat kondisi warga binaan dan ngobrol bersama warga binaan guna
memperoleh informasi bagaimana pelayanan yang mereka terima.
Tim
Ombudsman juga melihat langsung layanan dapur, ruang pelatihan tata boga, ruang
kegiatan tenun dan salon, serta ruang koperasi.
Darius menyampaikan apreasiasi yang
tinggi kepada Kepala Lapas dan seluruh jajaran atas inisiatif publik hearing
ini dan berharap Lapas Perempuan Kupang dapat memenuhi seluruh instrumen yang
menjadi syarat menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Lapas Perempuan
Kupang.(*)