Permasalahan politik Indonesia dan kekuasaan negara montesquieu (Jose Roman Soares)
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Indonesia
adalah sebuah negara demokratis yang memegang teguh prinsip-prinsip kebebasan
dan hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi
berbagai masalah politik yang saling terkait, seperti korupsi, kekerasan
politik, penganiayaan hak asasi manusia, serta ketidakadilan dan diskriminasi
sosial terhadap kelompok minoritas. Penyelesaian masalah-masalah tersebut dapat
dijumpai dalam pandangan Montesquieu mengenai kekuasaan negara.
Montesquieu
adalah seorang filsuf terkenal dari abad ke-18 yang dikenal dengan teorinya
mengenai kekuasaan negara dan pemisahan kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang
terlalu besar dan terpusat pada satu pihak dapat menyebabkan penyalahgunaan
kekuasaan dan korupsi. Oleh karena itu, Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan
negara harus terbagi menjadi tiga kekuasaan independen, yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Salah
satu masalah politik yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah korupsi.
Korupsi terjadi ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan memanfaatkan
kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat merugikan
bangsa dan negara, karena dana publik akan digunakan untuk kepentingan pribadi,
yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Untuk
mengatasi masalah ini, Montesquieu menekankan perlunya kekuasaan legislatif
yang independen dan berkeadilan untuk membuat undang-undang yang mengatur
penggunaan kekuasaan dan transparansi penggunaan dana publik.
Masalah
politik lain yang sering terjadi di Indonesia adalah kekerasan politik dan
penganiayaan hak asasi manusia. Kondisi ini terutama terjadi di daerah-daerah
konflik seperti Papua, Aceh, dan Maluku. Montesquieu menekankan kebutuhan akan
kekuasaan yudikatif yang independen dan bebas dari tekanan dan intervensi
politik untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam
pandangan Montesquieu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasan yang harus dipandang
oleh masyarakat sebagai lembaga yang mampu memberikan keadilan dan menegakkan
hukum secara objektif dan netral.
Ketidakadilan
dan diskriminasi sosial juga merupakan masalah politik yang sering ditemukan di
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kelemahan dalam sistem politik yang tidak
mampu memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi semua warga negara,
terutama minoritas. Montesquieu menekankan pentingnya kekuasaan legislatif yang
independen untuk membuat undang-undang yang merespon isu-isu ini dan perlunya
kekuasaan yudikatif yang independen untuk mengawasi pelaksanaannya.
Selain
permasalahan politik, kekuasaan negara Indonesia juga terkadang terpusat pada
satu pihak, seperti presiden atau kelompok elite politik tertentu. Hal ini
dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan memicu korupsi dan kebijakan
yang tidak berkeadilan bagi masyarakat. Dalam pandangan Montesquieu, kekuasaan
eksekutif harus terpisah dari kekuasaan legislatif dan yudikatif untuk mencegah
tumpang tindih kekuasaan dan penyimpangan hukum.
Presiden
Indonesia secara historis diberikan kekuasaan yang besar. Kemampuan untuk
mengatur dengan dekret, misalnya, telah digunakan oleh banyak presiden untuk
mendorong kebijakan tanpa persetujuan dari lembaga legislatif. Konsentrasi
kekuasaan ini telah melemahkan lembaga-lembaga demokrasi dan membuat korupsi
lebih mudah tumbuh. Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, telah melakukan
beberapa reformasi untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih banyak yang harus
dilakukan.
Salah satu hambatan utama bagi pemisahan kekuasaan di
Indonesia adalah kurangnya independensi yudikatif. Yudikatif diharapkan dapat
berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan eksekutif, tetapi sering kali
dimanipulasi atau diintimidasi oleh pemerintah. Hal ini terlihat dalam
penuntutan kasus korupsi yang penting, di mana politisi dapat menghindari
hukuman dengan menggunakan pengaruh dan hubungan mereka. Untuk mengatasi ini,
pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya yang cukup bagi lembaga yudikatif
dan memastikan independensinya agar dapat berfungsi dengan baik.
Masalah lainnya adalah kekuasaan berlebihan partai
politik. Indonesia memiliki sistem multi-partai, tetapi partai-partai tersebut
sering didominasi oleh beberapa individu berkuasa. Hal ini membuat sulit bagi
gagasan dan suara baru untuk didengar, dan memperkuat konsentrasi kekuasaan di
kalangan elit. Partai politik perlu lebih transparan dan responsif terhadap
anggota dan pendukung mereka, serta perlu adanya undang-undang yang lebih ketat
mengenai pendanaan kampanye dan sumbangan politik.
Media juga memainkan peran penting dalam mempromosikan
demokrasi yang sehat. Namun, media di Indonesia sering kali tunduk pada sensor
dan intimidasi pemerintah. Jurnalis yang menyelidiki korupsi atau mengkritik
pemerintah dapat menghadapi gangguan, penangkapan, atau bahkan kekerasan. Hal
ini membatasi kemampuan media untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan
memberi informasi kepada publik. Pemerintah perlu menghormati dan melindungi
kebebasan pers, serta mempromosikan media yang beragam dan independen.
Institusi demokrasi Indonesia juga melemah akibat
konflik kepentingan. Banyak politisi dan pejabat pemerintah memiliki
kepentingan bisnis pribadi, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan
praktik korupsi. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa undang-undang yang
seharusnya mencegah hal ini, seperti undang-undang anti-korupsi, sering kali
kurang ditegakkan. Untuk mengatasi ini, perlu diterapkan aturan yang ketat untuk
mencegah konflik kepentingan, dan penegakan aturan tersebut perlu diperkuat.
Masalah lain yang erat kaitannya dengan konsentrasi
kekuasaan di Indonesia adalah kurangnya desentralisasi. Indonesia adalah negara
yang luas dan beragam, dengan banyak wilayah dan budaya yang berbeda. Namun,
kekuasaan sering kali terpusat di Jakarta, dan politisi lokal serta organisasi
masyarakat sipil memiliki pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan
nasional. Mendesentralisasikan kekuasaan dan memberikan lebih banyak otonomi
kepada pemerintah daerah dapat membantu mengatasi masalah ini dan mempromosikan
demokrasi yang lebih responsif.
Terakhir, ada masalah partisipasi publik yang rendah
dalam politik. Banyak warga Indonesia merasa terpinggirkan dan tidak tertarik
dalam proses politik, yang memperkuat kekuasaan elit-elit. Untuk mengatasi ini,
pemerintah perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mempromosikan pendidikan
dan keterlibatan sipil. Hal ini dapat mencakup inisiatif seperti dialog
komunitas, diskusi online, dan program aktivisme pemuda.
Sebagai kesimpulan, tantangan politik Indonesia sangat
kompleks dan beragam. Namun, dengan mengatasi konsentrasi kekuasaan di dalam
pemerintahan, Indonesia dapat mengambil langkah penting menuju promosi
masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. Prinsip-prinsip Montesquieu,
seperti pemisahan kekuasaan dan perlunya mekanisme pengawasan, dapat memberikan
wawasan berharga tentang bagaimana hal ini dapat dicapai. Dengan
menginvestasikan pada lembaga-lembaga demokrasi, mempromosikan transparansi dan
akuntabilitas, serta memberdayakan warga untuk berpartisipasi dalam proses
politik, Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan
untuk masa depan.
