Wali Kota Terima Audiensi Anggota Komisi V DPRD NTT Muhammad Ansor, Bahas Sinkronisasi Program Strategis
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima kunjungan audiensi dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Muhammad Ansor Orang, di ruang kerja Wali Kota Kupang, Jumat (11/7). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mengingat keduanya pernah bersama-sama duduk di Komisi V DPRD NTT periode 2019-2024 sebelum dr. Christian Widodo terpilih menjadi Wali Kota Kupang.
Dalam kesempatan tersebut, Ir. Muhammad Ansor menyampaikan maksud kunjungannya, yakni dalam rangka persiapan kegiatan reses yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di wilayah Kota Kupang. Ia memandang penting pertemuan tersebut untuk mendiskusikan berbagai hal strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari konstituennya, sekaligus mendorong sinkronisasi program antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.
Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi sektor kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sampah, air bersih, dan perlindungan tenaga kerja informal. Dalam bidang kesehatan, Ir. Ansor mengapresiasi capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Kupang yang telah mencapai 117%, dengan non cut-off sebesar 87% hingga saat ini. Menanggapi hal itu, Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa Pemerintah Kota telah meluncurkan program inovatif Dana Pengaman senilai 3 miliar rupiah di RSUD S. K. Lerik. Program ini ditujukan untuk membantu warga tidak mampu yang membutuhkan penanganan kegawatdaruratan namun terkendala keanggotaan BPJS atau dokumen kependudukan, dan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan regulasi.
Wali Kota juga menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam penanganan sampah melalui penyusunan roadmap pengelolaan sampah. Dalam anggaran perubahan tahun 2025, Pemerintah Kota Kupang akan mengalokasikan dana untuk pengadaan 800 unit kontainer sampah dari total kebutuhan 1.347 unit agar setiap RT memiliki 1 kontainer. Selain itu, akan disediakan 51 kontainer besi untuk masing-masing kelurahan dan pembangunan TPST di setiap kecamatan yang dilengkapi teknologi sederhana seperti mesin pencacah plastik, alat cetak bata dari plastik, pengolahan eco enzym, magot, dan pupuk bokasi. Targetnya, sebanyak 85% sampah diolah tuntas, dan hanya 15% residu yang akan dibuang ke TPA. Wali Kota juga menginformasikan bahwa TPA Kota Kupang yang saat ini berbentuk open dumping, ke depan akan dibangun lebih modern dengan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Ir. Ansor menyambut baik pemaparan tersebut dan memuji langkah progresif Pemkot Kupang, termasuk sebagai daerah pertama yang menyerahkan SK PPPK Tahap I pada Mei 2025 lalu.
Selain itu, keduanya juga membahas soal ketersediaan air bersih di wilayah Kota Kupang. Ir. Ansor menilai perlu ada duduk bersama antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Kupang terkait kepemilikan PDAM yang beroperasi di wilayah Kota, dan meminta fasilitasi dari Pemerintah Provinsi, apalagi saat ini Pemprov NTT telah memiliki BLUD SPAM sebagai pengelola layanan air bersih.
Diskusi turut berkembang pada isu perlindungan sosial bagi pekerja informal. Ir. Ansor menyoroti pentingnya optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, dan pengemudi ojek, yang sejalan dengan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta didukung penuh oleh Pemkot Kupang.
Pembahasan juga mencakup penataan infrastruktur, khususnya peningkatan kualitas jalan sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah agar kolaborasi pembangunan Kota Kupang dapat berjalan optimal.
Semua masukan dan informasi dari pertemuan tersebut, menurut Ir. Ansor, akan menjadi bahan penting dalam pelaksanaan resesnya di Kota Kupang, agar aspirasi warga dapat direspons dengan kebijakan dan program yang relevan.(nt)
