Atasi Hunian Kumuh di Kota Kupang, Semy Balukh: Pemerintah Harus Berani Bangun Rumah Susun

 

Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Salah satu masalah di Kota Kupang adalah perumahan tidak layak huni. Hal ini dikarenakan makin padatnya penduduk, khususnya di wilayah pesisir seperti di kawasan Kelapa Lima, Oesapa hingga Lasiana.

Calon Anggota DPRD Kota Kupang asal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dari Daerah Pemilihan Kecamatan Kelapa Lima, Semy Rudyard Balukh, Jumat (12/1/2024), mengatakan saat ini makin banyak keluhan warga terkait masalah perumahan. 

Caleg partai perindo nomor urut 7 mengatakan selama blusukan di dapil, sangat banyak warga yang mengeluhkan masalah ini. Mayoritas adalah masyarakat kecil yang bekerja sebagai karyawan toko, sopir truk, buruh bangunan, penjual sayu keliling dan pemulung. Selain mengeluh karena belum terdata dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial, juga soal perumahan.

Para warga ini merupakan pendatang, namun sudah puluhan tahun menetap di Kota Kupang dan sudah memiliki KTP Kota Kupang. Saat ini mereka tinggal di lahan milik orang lain, termasuk di lahan yang masih disengketakan. Akibatnya mereka tak bisa membangun rumah secara permanen. Ada juga yang tinggal di lahan yang berstatus jalur hijau. 

"Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini. Untuk lahan ini ada yang bilang satu punya, tiba-tiba ada lagi pihak lain bilang mereka punya. Kami hanya minta pengasihan untuk bisa tinggal dan bantu jaga lahan saja," ucap salah satu warga RT 02, Kelurahan Oesapa Barat, Tinus Siki. 

Ia juga mengungkapkan tak satu pun anggota DPRD yang memperjuangkan nasib mereka. Oleh karena itu, ia berharap DPRD maupun pemerintah bisa memberi perhatian terhadap mereka. 

Menanggapi hal itu, Semy Balukh menyampaikan bahwa negara punya kewajiban memperhatikan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah perumahan. Masih banyak warga yang tidak punya hunian yang layak dari segi kesehatan. Ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengatasinya.

Menurut mantan jurnalis Timor Express ini, jika masalah perkotaan ini dibiarkan, maka akan tercipta kawasan kumuh, khususnya di wilayah pesisir, seiring makin bertambahnya penduduk. 

"Memang umumnya keluhan warga adalah tidak bisa bangun rumah karena tidak punya pendapatan. Tapi banyak yang tidak bisa bangun rumah karena memang lahan tidak ada atau lahan sengketa. Karena itu mulai muncul bangunan-bangunan darurat yang memang dari segi kesehatan tidak layak untuk ditinggali, apalagi ada anak-anak kecil," katanya.

Menurut Semy, program bedah rumah yang sebelumnya dilakukan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore memang harus dilanjutkan. Namun, itu khusus untuk warga yang sudah punya lahan sendiri. Sementara untuk mereka yang tidak punya lahan harus dicarikan solusinya.

Oleh karena itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah membangun rumah susun. "Banyak tanah Pemkot dibiarkan terbengkalai. Daripada tanah itu dibagi-bagi ke pejabat dan anggota dewan seperti tanah di depan Hotel Sasando, mending lahan-lahan itu dibangun rumah susun untuk rakyat kecil atau bisa mencari lahan lain di kawasan pesisir yang sesuai," ungkap Semy. 

Soal anggaran, menurut Pemimpin Redaksi Media Online Rakyat NTT ini, Kota Kupang punya anggaran yang cukup jika dikelola dengan baik. APBD Kota Kupang sebesar Rp 1 triliun jika diambil 3-5 persen per tahun sudah cukup. Namun jika pemerintah kreatif, bisa meminta bantuan pemerintah pusat yang setiap tahun mengalokasikan kurang lebih Rp2 triliun untuk pembangunan rumah susun. 

"Rumah susun ini jadi solusi untuk mereka para buruh, sopir, nelayan kecil, penjual sayur, penjual ikan, pemulung, ASN golongan rendah dan juga mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka juga rasakan kehadiran pemerintah. Anggota dewan yang sekarang itu tiap tahun kasih habis sekitar Rp17 miliar untuk tunjangan rumah dan mobil. Itu saja mampu, apalagi cuma bangun rumah susun sederhana, saya kira itu perkara kecil," ujar Semy. 

Gagasan dari Ketua SMSI Kota Kupang ini pun langsung disambut baik oleh warga. Mereka menyatakan sangat mendukung gagasan tersebut untuk direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat kecil di Kota Kupang. 

"Karena kami belanja apa saja pasti ada pajak ke pemerintah, tapi sulit dapat bantuan. Kami sangat mendukung Pak Semy untuk perjuangkan program-program untuk bantu masyarakat kecil seperti kami," ungkap ibu-ibu saat Caleg Perindo ini berdiskusi dengan mereka. (*)

Baca juga