Bupati Kupang, Yosef Lede, Gebrak 100 Hari Kerja: Reformasi Birokrasi, Audit Dana Desa, Investigasi PPPK, dan Pembangunan Kota Baru Jadi Prioritas
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Bupati Kupang, Yosef Lede, SH, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Kupang. Dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati, ia mengumumkan serangkaian langkah strategis yang akan dijalankan dalam 100 hari kerja pertamanya.
Lede menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah prioritas utama untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. "Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kita akan mempercepat revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar lebih ramping, namun tetap efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2025. "Daerah harus memiliki inisiatif dalam menghadapi persoalan ini. Kita harus menciptakan ruang untuk mendapatkan anggaran, tetapi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel," tegasnya.
Salah satu langkah konkret yang akan segera diambil adalah audit terhadap pengelolaan Dana Desa dan Dana Puskesmas selama tiga tahun terakhir. "Kita melihat banyak permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa dan Dana Puskesmas. Oleh karena itu, kita akan melakukan audit secara administrasi dan fisik agar pengelolaannya lebih transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," jelas Bupati Lede.
Pemerintah Kabupaten Kupang juga akan fokus pada beberapa proyek strategis, antara lain:
1.Pembangunan Wisata Religi di Semau
Patung Kristus akan dibangun sebagai ikon wisata religi. "Kita sudah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan dan bekerja sama dengan Undana untuk kajian akademik. Selanjutnya, akan ada sayembara desain untuk mendapatkan konsep terbaik," kata Bupati.
2.Pembangunan 3.000 Rumah ASN
Langkah ini diambil untuk mendorong ASN agar menetap di Kabupaten Kupang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. "Sekitar 60% ASN kita tinggal di luar daerah, sehingga uang yang mereka peroleh tidak terserap di Kabupaten Kupang," ungkapnya.
3. Pembentukan Kota Baru
Kabupaten Kupang belum memiliki ibu kota yang definitif. "Kita sudah menyusun master plan untuk membangun daerah perkotaan di sekitar Manulai dan Noelbaki. Saat ini, kita sedang dalam tahap pendekatan dengan berbagai pihak terkait," jelasnya.
4. Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar
Untuk pengelolaan pasar yang lebih profesional dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Perdanya sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan akan segera diajukan ke DPRD," tambahnya.
Lede juga menyoroti banyaknya laporan protes terkait dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK. "Hasil lulus kemarin banyak mendapatkan catatan kritis, protes, bahkan indikasi penyalahgunaan wewenang. Minggu depan, saya pastikan akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri kejanggalan dan indikasi kecurangan ini," tegasnya.
Program beasiswa Kartu Kupang Pintar juga menjadi prioritas. "Saat ini sudah ada sekitar 8.000 mahasiswa yang terdaftar. Program ini langsung jalan setelah saya menjabat," ungkapnya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa juga menjadi perhatian. "Kami ingin aparatur desa yang lebih berkualitas. Pendidikan harus jadi prioritas," jelasnya.
Langkah tegas lainnya adalah penjualan aset Kabupaten Kupang yang berada di Kota Kupang. "Pengelolaan aset di Kota Kupang harus jelas! Saya pastikan aset-aset Kabupaten Kupang yang ada di Kota Kupang akan kita jual. Tidak ada gunanya kita mempertahankan aset di luar daerah sementara kita butuh anggaran untuk membangun," tegas Yosef Lede.
Dengan langkah-langkah ini, Bupati Kupang bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Dilansir dari New Darling.(kl)
