Rapat Evaluasi Program TA 2025 dan Perencanaan TA 2026 di Dinas PUPR NTT
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Dalam rapat evaluasi Program TA 2025 dan perencanaan TA 2026 di Kantor Dinas PUPR NTT, Sabtu 31/1/2026, Saya meminta kepada jajaran Dinas PUPR Provinsi NTT agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek lintas periode, termasuk proyek yang mangkrak.
Ukurannya sederhana: masih relevan atau tidak, berdampak atau tidak, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Tidak ada urusan proyek era siapa. Kalau masih prospektif, kita lanjutkan. Kalau rusak total tapi penting, kita bangun ulang.
Saya minta seluruh proyek—mulai dari jalan, irigasi, hingga infrastruktur dasar—diinventarisasi dan dikaji secara objektif. Skema pembiayaan bisa dari APBD, APBN, atau kolaborasi. Jangan biarkan proyek bagus terbengkalai karena persoalan administrasi atau ego sektoral.
Salah satu perhatian khusus adalah Monumen Pancasila di Kota Kupang. Monumen ini punya nilai simbolik nasional, jadi penanganannya harus serius dan menyeluruh. Saya dorong revitalisasi melalui APBN sebagai proyek nasional, termasuk penataan kawasan pendukung agar menjadi ruang publik yang hidup dan layak dikunjungi.
Saya juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD, terutama dari pemanfaatan aset daerah dan retribusi material galian. Pengusaha harus tertib. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi menegakkan aturan demi hak daerah.
Selain itu, perumahan harus menjadi program strategis karena berkaitan langsung dengan kemiskinan dan stunting. Ke depan, kita juga akan membenahi SOP dan struktur kewenangan agar pembangunan berjalan lebih cepat dan efektif.
Mulai Februari, evaluasi lapangan dan finalisasi program 2026 akan dilakukan bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan. Fokus kita jelas: pembangunan yang berdampak nyata untuk rakyat NTT.(*)
.jpg)
