HEADLINE
Sambut HUT Ke-138, Pemkot Kupang Gelar Koepan Festival Tahun 2024
Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat, Moeldoko Berkoalisi dengan Yusril
JAKARTA;Jejakhukumindonesia.com,Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat Indonesia. Sementara KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril Ihsah Mahendra.
Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta pada Minggu (03/10/2021).
"Ulah KSP Moeldoko yang berkoalisi dengan Yusril, bukan hanya terhadap kader Partai Demokrat, tetapi juga kepada rakyat Indonesia, akhir-akhir ini sudah sangat keterlaluan," tegasnya.
Menurut Herzaky, Moeldoko melakukan siasat demi siasat jahat menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat, untuk mencapai ambisi kekuasaannya dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik.
Herzaky juga mengatakan, hanya karena Jenderal, lalu Moeldoko merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Hanya karena profesor hukum, lalu Yusril merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik.
"Kami katakan tegas, rakyat Indonesia tidak bodoh. Kader Demokrat tidak bodoh. Kami semua tidak bodoh. Kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka, yang menggunakan pangkat, jabatan, dan gelar akademiknya, untuk membodohi publik," ungkapnya.
Herzaky juga menyebut, bahwa pada Sabtu, 2 Oktober 2021, proxy KSP Moeldoko bernama Hasyim dan Ayu melakukan konferensi pers (konpers). Konpers telah dirapatkan malam sebelumnya di Jalan Lembang, di sebuah rumah dinas milik Angkatan Darat yang masih dikuasai oleh KSP Moeldoko.
Menurutnya, kalau publik tahu bahwa itu adalah rumah dinas Angkatan Darat, pasti bukan hanya publik, para prajurit pun tidak akan rela. Karena tempat yang suci dan netral itu, dikotori oleh sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat, yakni membegal partai politik yang sah dan diakui oleh pemerintah.
"Darah prajurit itu loyal dan setia. Sedangkan pengkhianatan dan pemberontakan, tidak ada tempatnya dalam jiwa dan raga seorang prajurit," kritik Herzaky.
Atas nama para pengurus DPP Partai Demokrat, Herzaky kembali mengingatkan semua pihak bahwa hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tidak ada dualisme, karena yang sah dan diakui pemerintah hanya satu. (tim)
