- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
KEPALA OMBUDSMAN NTT PIMPIN RAPAT KERJA SATKER KANWIL HUKUM DAN HAM SE NTT DI ASTON HOTEL
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton,S.H. menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, bertempat di Aula Hotel Neo Hotel by Aston Kupang, selasa (8/11)
Dalam paparannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT menyampaikan Materi tentang Sinergitas Ombudsman dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Akhir dari Materi Darius menyampaikan Terus semangat dalam membangun Zona Integritas, komitmen dan integritas dari seluruh jajaran harus terus dijaga. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani harus menjadi prioritas maka itu mari tunjukan semangat dengan terus berinovasi dan berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik dan cepat kepada masyarakat.
Hadir dalam Rakor tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur beserta para kepala UPT Kanwil Hukum dan HAM NTT.(*)