Hadiri PTIJK 2023, Presiden Dorong OJK Tingkatkan Pengawasan Produk Keuangan dan Dukung Program Hilirisasi

KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menghadiri secara virtual Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Ruang Rapat Gubernur, Senin (6/2). 

Turut mendampingi Gubernur adalah para staf khusus Gubernur, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTT, Kepala Badan Keuangan NTT, Kepala Biro Ekonomi Setda NTT dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT.

Kegiatan PTIJK  yang dihelat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Shangri-La, Jakarta itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi meminta OJK  untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.

"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji dan umrah. Pengawasannya harus betul-betul detail," ujar Presiden

Dalam hal pengawasan tersebut, Kepala Negara  meminta agar OJK tidak hanya bekerja secara makro, tetapi juga detail dan intensif.  Presiden tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.

"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha terulang lagi. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena yang menangis itu rakyat," ucap Presiden. 

"Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duitnya  balik. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan, harus lebih diintensifkan," lanjut Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo juga meminta  OJK turut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk dukungan konkret. Menurut Presiden, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hilirisasi harus  dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga sumber daya alam laut. Presiden meyakini, hilirisasi memberikan nilai tambah yang berlipat ganda.

"Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 miliar USD (dollar AS,red) melompat menjadi 30 miliar USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju," tegas Presiden.

Di sektor sumber daya alam laut, Presiden Jokowi mengingatkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Berbagai potensi kekayaan alamnya seperti rumput laut dan aneka ragam ikan belum dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin.

Indonesia merupakan eksportir nomor satu rumput laut tetapi dalam bentuk mentah. Di saat yang sama, Indonesia juga merupakan eksportir nomor tiga karagenan, bahan yang diekstrak dari rumput laut. 

"Kita harusnya tidak hanya menjadi eksportir nomor satu bahan mentah (rumput laut), tetapi juga eksportir nomor satu karagenan. Harusnya seperti itu, dan nilai tambah yang ada di sini akan melompat," imbuh Presiden Jokowi.

Demikian halnya dengan ikan tuna, cakalang, dan tongkol, Indonesia merupakan eksportir nomor satu untuk ketiga komoditas tersebut. Namun, di saat yang sama Indonesia juga merupakan importir nomor satu tepung ikan.

"Ini sudah didorong ke luar kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa tidak bisa kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita menjadi tepung ikan? Sesulit apa? Tidak sulit kok. Kalau kita belum mampu, ya gandeng partner (investor, red). Saya selalu sampaikan  gandeng partner, jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana," paparnya.

Menurut Presiden, hal terpenting dalam hilirisasi adalah mengintegrasikan beragam komoditas tersebut, baik di sektor minerba, CPO, maupun sumber daya alam hasil laut. Presiden memperkirakan proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa mencapai ratusan miliar dolar AS dan membuka jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  

"Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini, bagaimana memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilirisasi karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa sampai angka 715 miliar USD dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar," pungkas Presiden Jokowi

 Sementara itu, Gubernur VBL saat ditemui usai mengikuti acara itu mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT  siap mendukung tekad Presiden Jokowi   terkait upaya hilirisasi terutama di bidang sumber daya kelautan.

" NTT merupakan provinsi dengan luas lautan lebih besar dari daratan. Untuk trasformasi sumber daya laut ini tentu dibutuhkan dukungan dari semua komponen terkait. Kita tidak bisa hanya mengandalkan para nelayan tapi juga semua komponen lainnya termasuk TNI Angkatan Laut dan pemangku kepentingan lainnya agar transformasi pengelolaan sumber daya laut ini dapat optimal. Itulah yang semangat yang sedang kita bangun di NTT yakni semangat kolaborasi," jelas Gubernur VBL.(ar)

Baca juga