KEPALA OMBUDSMAN NTT HADIRI RAPAT KOORDINASI DAERAH LINGKUP KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT

Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton SH menghadiri undangan KPU Provinsi NTT guna berdiskusi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2023 di lingkup KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT bertempat di Hotel Kristal Kupang. jumat, 14/4/23) 

Ini adalah Rakor KPU se-NTT pertama yang saya hadiri. Hadir dalam rakor ini, Ketua dan anggota  KPU Provinsi, sekretaris KPU Provinsi, para Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta para sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-NTT.

 Adapun tema yang kami diskusikan dalam kesempatan rakor ini adalah terkait Reformasi Birokrasi area Perubahan Pelayanan Publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada intinya kami ingin bersama-sama KPU di seluruh NTT membangun Pemilu yang berintegritas melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh kantor KPU di NTT. 

Dalam rapat koordinasi ini saya mendapat informasi bahwa seluruh kantor KPU se-NTT telah mencanangkan Zona Intergritas di wilayah kerjanya.  "sebut beda daton. 

Untuk itu saya menyambut gembira tekad dan keinginan kuat jajaran KPU se-Provinsi NTT  yang telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya. 

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public. "imbuhnya 

"Saya selalu berharap agar pencanangan zona integritas ini tidak sekedar seremonial belaka,   tetapi harus ada perbaikan nyata pada loket-loket pelayanan seluruh satuan kerja, termasuk KPU. Nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki harus merasuk dalam sanubari seluruh aparatur negara agar hak-hak masyarakat untuk dilayani dengan baik dapat terpenuhi."harap ombudsman 

 Kita harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang transparan, dan kepastian waktu pelayanan. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

" Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas tersebut, tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat kita."tegasnya 

Terima kasih kepada Ketua KPU Provinsi NTT dan seluruh jajaran atas undangan dan diskusi ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. "tutup darius. 

 

Baca juga