HEADLINE
Danrem 161/Wira Sakti terima Paparan Dansatgas TMMD ke 120 TA 2024 Wilayah Korem 161/Wira Sakti
KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT MENGIKUTI DISKUSI PUBLIK RAGAM MASALAH SUMBER PEMBIAYAAN KESEHATAN DI DAERAH
JAKARTA;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT mengikuti diskusi publik secara virtual yang diselenggarakan Ombudsman RI dengan tema ragam masalah sumber pembiayaan kesehatan di daerah.kamis, 30/3/23)
Hadir sebagai nara sumber adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, dr. Yuli Farianti dari Kementrian Kesehatan RI dan Horas Maurits Panjaitan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah kementrian Dalam Negeri.
" Hal yang banyak disoroti dalam diskusi adalah pelayanan BPJS Kesehatan.
Ini Beberapa layanan BPJS Kesehatan yang disampaikan langsung kepada direktur utama antara lain,
pertama; banyak peserta dengan bantuan iuran (PBI) yang baru tahu bahwa kartu BPJS nya tidak aktif setelah berobat ke fasilitas kesehatan. Sehingga mereka akhirnya diperlakukan sebagai pasien umum. Tidak ada transparansi informasi terkait alasan penonaktifan kartu.
Data bulan Oktober 2021 menunjukan sebanyak 14 juta peserta dinayatakan tidak aktif. Nama mereka tidak lagi ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial RI. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah peserta tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu. Namun informasi tersebut tidak disampaikan ke peserta lebih awal sehingga tidak ada antisipasi ketika menjadi pasien umum.
Kedua; disparitas pelayanan kesehatan antara wilayah Indonesia Barat dan Timur. Fasilitas kesehatan dan jumlah serta kualifikasi tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayah Barat dan Timur jomplang. Akibatnya, meski peserta di wilayah Timur membayar iuran yang sama dengan wilayah Barat, kualitas pelayanan kesehatan menjadi tidak sama oleh karena keterbatasan di wilayah Timur.
Ketiga; ketiadaan stok obat fomularium BPJS di apotik rumah sakit sehingga pasien membeli sendiri obat tanpa klaim penggantian biaya obat.
Terima kasih atas diskusi ini, semoga masukan dari seluruh peserta diskusi dapat menjadi bahan evaluasi BPJS Kesehatan agar melayani lebih baik lagi.(*)
