Advertisement
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,KOMNAS HAM NTT bersama Sejumlah pihak mengadakan diskusi pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilihan umum (PEMILU) PRESIDEN, LEGESLATIF dan Pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota,Salah satu hal yang menjadi utama KOMNAS HAM dalam pemantauan dan penilaian tersebut adalah terkait dengan kelompok rentan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton SH ketika menghadiri undangan Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) dalam rangka penyempurnaan draf Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemilu dan hak-hak kelompok rentan bertempat di aula vidcon Fakultas Hukum Undana Kupang baru baru ini.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Komisi Informasi Provinsi, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Kesbangpol Provinsi NTT.
Diharapkan agar draf yang akan ditetapkan tersebut menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilu guna menghormati, melindungi dan memenuhi HAM bagi kelompok rentan.
Beberapa isu HAM dalam pemili adalah, pertama; bertebaran berita bohong/hoaks yang akan mendistorsi informasi dan berpengaruh pada hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai penyelenggaraan pemilu.
Kedua; pada saat pemungutan suara, sejumlah hal bisa menghambat pemenuhan hak warga atas pemili Luber dan Jurdil misalnya TPS tidak aksesible bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan lainnya
Ketiga; netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri dan inteligen serta maraknya politik uang.
Keempat; pelaksanaan pemilu bagi pasien di rumah sakit.
Kelima; kelompok masyarakat adat dan terpencil yang terkendala memilih karena ber-KTP. Semoga pikiran-pikiran seluruh stakeholders yang disampaikan dalam diskusi ini bermanfaat untuk penyempurnaan draf Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemilu dan hak-hak kelompok rentan.
Terima kasih kepada Komnas HAM atas diskusi ini Semoga bermanfaat bagi masyarakat pemili di Nusa Tenggara Timur. (ombudsman NTT)
