- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Anggota DPRD kabupaten Kupang Periode 2024 -2029 Resmi dilantik Oleh Ketua Pengadilan Oelamasi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KUPANG RANGKING DUA PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PUBLIK SETELAH KABUPATEN BELU
Oelamasi;Jejakhukumindonesia.com,Kepala OMBUDSMAN NTT Darius Beda Daton bersama tim melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kupang bertempat di ruang rapat dinas. Rabu 20/3/24)
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kupang, Drs. Guntur S. Taopan, para kepala bidang dan seluruh staf.
Rapat Koordinasi tersebut berlangsung dengan dua agenda yang dibahas antara lain,
pertama; penyampaian hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dinas PMPTSP Kabupaten Kupang tahun 2023.
Kedua; internalisasi dimensi, variabel dan indikator penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.
Khusus penilaian lima perangkat daerah di kabupaten Kupang tahun 2023, score DPMPTSP kabupaten Kupang adalah tertinggi kedua setelah dinas kesehatan dari 5 perangkat daerah yang dinilai seperti dinas Sosial,, dinas Dukcapil dan dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Karena itu dibutuhkan komitmen untuk mempertahankan score yang ada.
DPMPTDP kabupaten Kupang mendapatkan peringkat kedua penilaian kepatuhan se-NTT setelah Mal Pelayanan Publik kabupaten Belu di rangking pertama.
Untuk itu dinas DPMPTSP kabupaten Kupang menyatakan kesiapannya untuk mempertahankan dan memperbaiki beberapa indikator penilaian tahun ini. "ungkap ombudsman.
Kepala dinas dalam arahannya meminta para kepala bidang berupaya untuk memenuhi score indikator yang paling rendah sebelum tim ombudsman melakukan penilaian pada akhir Mei hingga Oktober 2024. "ujar guntur.
"Selanjutnya koordinasi perbaikan instrumen dilakukan bersama salah satu kepala bidang.
Kami menyampaikan terima kasih atas rapat koordinasi ini dan berharap dinas PMPTSP terus menjadi terdepan mendongkrak score penilaian kabupaten Kupang secara keseluruhan yang tahun lalu masih berada di zona kuning, tingkat kepatuhan sedang. Kabupaten Kupang hanya butuh 2 poin menuju ke zona hijau." harapnya. (*/jhi)