Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Pimpin Sidak Distribusi Pupuk di Jatim, Usman Husin Usulkan Barter dengan Hasil Panen untuk NTT
Jatim;Jejakhukumindonesia.com,Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke pusat produksi pupuk PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur pada Sabtu, 3 Mei 2025. Kunker ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Panggah Susanto, M.M., yang menjabat sebagai Ketua Panja.
Rangkaian kegiatan Kunker Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI dimulai dengan meninjau kondisi di lapangan, yakni di wilayah Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Selanjutnya, rombongan Panja bergerak menuju pengecer pupuk bersubsidi atau yang dikenal dengan Kios Sahabat Tani, untuk melihat langsung proses penyaluran di tingkat bawah. Kunjungan dilanjutkan ke Gudang Distributor Anak Gresik Raya Kencana (AGRK) guna memantau stok dan alur distribusi pupuk.
Puncak dari Kunker ini adalah kunjungan ke Pabrik PT Petrokimia Gresik yang berlokasi di Jalan Gubernur Suryo, Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Di lokasi ini, Panja melakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Petrokimia Gresik serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia untuk membahas berbagai isu terkait produksi dan distribusi pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, yang juga merupakan bagian dari Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, menyampaikan informasi terkait kegiatan ini melalui pesan singkat pada Sabtu sore, 3 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Usman Husin secara khusus menyoroti permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang dihadapi petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lebih lanjut, Usman Husin menyampaikan usulan inovatif untuk mengatasi kendala pupuk di NTT. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme barter pupuk bersubsidi dengan hasil panen padi petani yang diserap oleh Perum Bulog. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah petani NTT dalam mendapatkan pupuk subsidi untuk musim tanam berikutnya tanpa harus kesulitan mencari ke pengecer saat musim tiba. "Saya usulkan agar pupuk subsidi dibarter dengan hasil panen padi petani yang diambil oleh Bulog, sehingga membantu petani di NTT," tegas Usman Husin.
Sebagai informasi, Komisi IV DPR RI membentuk Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi sebagai respons terhadap permasalahan tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini menghantui sektor pertanian. Pembentukan panitia kerja ini bertujuan untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat didistribusikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu hingga ke tangan petani yang membutuhkan, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses penyalurannya. Setelah rangkaian pertemuan dan peninjauan di Jawa Timur, termasuk pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait di Gresik, Usman Husin dan anggota Panja lainnya kembali ke Jakarta untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan temuan di lapangan. Dilansir dari wartawan Timor (*/ mm)
