Komisi V DPRD NTT Desak Gubernur Melki Bentuk Satgas Khusus Awasi Dana BOS dan Komite Sekolah
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, mendesak Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus guna mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Komite Sekolah di seluruh satuan pendidikan.
Desakan ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi V DPRD NTT bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para kepala SMA dan SMK se-Kota Kupang, Kamis (26/6/2026).
Rapat tersebut merupakan respons atas meningkatnya keluhan publik terkait besarnya pungutan biaya dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara online.
“Saya meminta agar para kepala sekolah segera melakukan rasionalisasi terhadap semua pungutan yang sudah dilakukan. Kita tidak ingin pendidikan menjadi beban berat bagi orang tua. Dan saya juga meminta gubernur untuk segera membentuk Satgas khusus yang memantau penggunaan Dana BOS dan dana Komite Sekolah,” tegas Agustinus
Menurutnya, keberadaan Satgas ini sangat penting agar ada pengawasan langsung terhadap pendapatan dan penggunaan dana pendidikan oleh sekolah-sekolah.
Desakan tersebut juga dipicu oleh mencuatnya dugaan korupsi Dana BOS tahun 2024 di SMK Negeri 1 Atambua, dengan jumlah kerugian yang diperkirakan mencapai Rp800 juta. Kepala sekolah bersangkutan telah diperiksa, dan menurut Agustinus, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana publik.
“Kita minta agar kepala sekolah tidak lagi main-main dengan Dana BOS. Dana itu milik rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan disalahgunakan,” tegasnya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhammad Sipriyadin Pua Rake, didampingi Wakil Ketua Komisi V Winston Rondo dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi V DPRD NTT.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT lainnya Winston Rondo menegaskan bahwa persoalan pungutan dalam SPMB harus ditangani secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi masyarakat. “Kita ingin semua kebijakan pendidikan berpihak pada rakyat. Tidak boleh ada ruang untuk praktik pungli atau penyalahgunaan dana pendidikan,” ujarnya.
Komisi V DPRD NTT menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan Dana BOS dan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara serius. Mereka juga meminta Dinas Pendidikan segera menertibkan pengelolaan dana oleh sekolah-sekolah secara transparan dan akuntabel. Dilansir dari suarantt.id(ht)
