- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BANTUAN HUKUM GRATIS
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Herry Battileo
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- Imelda Christina Bessie
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- LBH SURYA NTT
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
Dirgahayu Kejaksaan RI ke 80 Tahun : Sejarah Hari Lahir Adhyaksa 2 September , Penegakan Hukum, Integritas, dan Transformasi Nasional Teguhkan Komitmen Satya Adhi Wicaksana
Jakarta;Jejakhukumindonesia.Com,Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang membentuk dirinya, seiring perjuangan revolusi dan perjalanan kebangsaan Indonesia. Kemandirian jaksa sebagai penuntut umum, berawal pada masa Dai Nippon yang terpisah dari lembaga kehakiman. Pada masa itu, nama jaksa sudah spesifik diperuntukkan bagi petugas penuntut umum di pengadilan Indonesia. Setelah revolusi, posisi jaksa tumbuh semakin kuat dan tidak lagi berada di bawah kontrol residen, melainkan memiliki aturan tersendiri. Tugas dan fungsi Jaksa berpedoman pada Herzien Indlandsch Reglement (HIR) yaitu peraturan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku di Jawa dan Madura, yang mengatur tata cara persidangan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing. Semakin lama kedudukan penuntut umum semakin menjadi perhatian, sehingga pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, telah disepakati bahwa urusan Kejaksaan berada di dalam ruang lingkup Kementerian Kehakiman.
Pada awalnya, tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Kejaksaan, yang didasarkan pada pembentukan Departemen Kejaksaan pada tanggal 22 Juli 1960, melalui Keputusan Presiden Nomor 204 tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960. Penetapan tanggal 22 Juli sebagai Hari Bhakti Adhyaksa, merupakan pilihan pribadi Jaksa Agung Mr. Goenawan Goetomo, padahal penetapan pembentukan Departemen Kejaksaan dilakukan dalam Rapat Inti Kabinet di Istana Merdeka pada tanggal 12 Juli 1960. Setelah Kejaksaan dikembalikan lagi sebagai Lembaga Tinggi Negara Non-Departemen pada 25 Juli 1966, bersamaan dengan pembentukan Kabinet Ampera I, maka setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa yang sejatinya tidak merepresentasikan Hari Ulang Tahun Kejaksaan. Karena jauh sebelum tanggal 22 Juli 1960, telah ada 5 (lima) Jaksa Agung yang memimpin Kejaksaan.
Merujuk pada 2 (dua) catatan Sekretaris Negara Republik Indonesia yang pertama Mr. A. G. Pringgodigdo yang diterbitkan Kementerian Penerangan dan Yayasan Fonds UGM Yogyakarta (1955), tertulis bahwa Jaksa Agung Pertama Republik Indonesia Mr. Gatot Tarunamihardja yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada hari Minggu Pahing, di tanggal 2 September 1945. Inilah argumen historis, sehingga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 tahun 2023 tentang Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, yang secara resmi menetapkan setiap tanggal 2 September diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kejaksaan RI. Penetapan ini mengukuhkan momentum bersejarah bagi kejaksaan untuk terus bertransformasi menjadi institusi modern dan berintegritas. (*/KK)