Cegah Penyimpangan Anggaran, Koordinator Intelijen Kejati NTT Beri Pencerahan Hukum di Bimtek Kemendikdasmen
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mengawal pembangunan strategis di daerah dengan menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025. Dalam agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 20-22 November 2025 ini, Koordinator pada Bidang Intelijen Kejati NTT, Eben Ezer Mangunsong, S.H., M.H., hadir langsung sebagai narasumber untuk memberikan materi kepada perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Dalam paparannya yang bertajuk "Pendampingan dan Pengawasan Program Digitalisasi PAUD", Eben Ezer menekankan pentingnya tata kelola yang bersih guna menghindari potensi penyimpangan, seperti penggelembungan anggaran atau ketidaksesuaian spesifikasi barang. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan melalui fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) hadir sebagai mitra humanis untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman dan hambatan, memastikan bantuan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Kehadiran pihak Kejaksaan dalam agenda ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum yang kuat bagi para pelaksana pendidikan di lapangan. Dengan adanya pendampingan ini, program bantuan digitalisasi PAUD diharapkan dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan maksimal dalam peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari situs Humas Kejati NTT (*)
